Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Tidak Netral Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Gorontalo Utara. Jenis penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian sosiolegal dengan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengawasan badan pengawasan pemilu belum berjalan dengan efektif karena masih terdapat aparatur sipil negara yang melakukan pelanggaran dengan cara menguntungkan atau merugikan salah satu calon pada pemilihan kepala daerah. Faktor yang mempengaruhi Aparatur Sipil Negara tidak netral dalam pemilihan kepala daerah yaitu pertama, motif mendapatkan/mempertahankan jabatan, di mana patronasi politik terjadi karena kepala daerah adalah pejabat politik yang sekaligus menjabat sebagai pejabat pembina kepegawaian; kedua, adanya hubungan kekeluargaan, kesamaan pejabat politik, baik hubungan di dalam organisasi maupun di luar organisasi yang mengganggu profesionalisme dalam menjalankan tugas; ketiga, ketidakpahaman terhadap regulasi berkaitan dengan netralitas. Selain itu, faktor lain seperti adanya tekanan dari atasan, rendahnya integritas aparatur sipil negara, anggapan ketidaknetralan adalah sebagai hal lumrah, dan sanksi yang diberikan tidak menimbulkan efek jera. Model pengawasan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gorontalo Utara secara umum melakukan pola pengawasan sebagai berikut: menerima laporan, menerima Informasi awal dan melakukan Investigasi; Registrasi laporan, temuan dan melakukan penindakan hasil investigasi; Penerusan dugaan pelanggaran setelah melalui proses klarifikasi dan kajian