PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM TERHADAP KELUARGA TIDAK MAMPU DI TINJAU DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Tembilahan)

ABSTRAK Rusman, (2022): Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Bagi Keluarga Tidak Mampu Dalam Perspektif Hukum Islam Penelitian ini dilatar belakangi oleh Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Dan Perma No 1 tahun 2014. Adapun makna dari lahirnya undang-undang dan Perma tersebut adalah Pos Bantuan Hukum pengadilan adalah layanan yang dibentuk pada setiap pengadilan tigkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advisi hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang di butuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Diharapkan dengan adanya bantuan hukum proses penyelenggaraan peradilan dapat berjalan lancar sampai perkara itu selesai diputuskan sehingga dapat memberikan kemudahan dan menimbulkan dampak positif bagi masyarakat pencari keadilan khususnya di Pengadilan Agama Tembilahan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum dalam Menyelesaikan Perkara perdata Terhadap Konflik Keluarga Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Tembilahan dan Bagaimana Tinjauan Perspektif Hukum Islam Terhadap Pos Bantuan Hukum bagi Konflik keluarga tidak Mampu. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun yang menjadi informan penelitian adalah panitera muda Hukum Pengadilan Tembilahan, Hakim Pengadilan Tembilahan, Koordinator Pusbakum dan masyarakat yang mengajukan pelayanan hukum di Pengadilan Agama Tembilahan, dengan menggunakan teknik purposive sampling. Sedangkan metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisa dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Posbakum Pengadilan Agama Tembilahan sudah berjalan dengan baik dalam melayani masyarakat yang ingin berperkara secara prodeo. Indikatornya dalam hal ini dilihat dari terpenuhinya keinginan masyarakat pencari keadilan secara prodeo dapat dilaksanakan dengan baik oleh posbakum Pengadilan Agama Tembilahan, kendatipun wilayah yurisdiksinya hanya mencakup wilayah geografis terdekat dari Pengadilan tersebut. Kemudian dalam tinjauan perspektif Hukum islamnya bahwa pelaksanaan posbakum ini dengan memperhatikan asas manfaatnya, sudah bermanfaat dalam melayani masyarakat pencari keadilan yang ingin berperkara secara prodeo yang selaras dengan tujuan syariat yaitu dalam bentuk pemeliharaan jiwa (hifdz al-nafs) dan pemeliharaan harta (hifdz al-mal), Kata Kunci: pelaksanaan posbakum,keluarga tidak mampu, PA Tembilaha