Tata Kelola Kolaboratif Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan

This article aims to describe the role of the stakeholders involved in forming collaborative governance in community empowerment programs. The problem is focused on poverty alleviation. To approach this problem, the theoretical references from Ansell and Gash 2007 regarding the implementation of collaborative governance are used. Data is collected through literature study based on previous research and direct observation and analyzed qualitatively. This study concludes that research where collaborative governance among stakeholders, where the government is a facilitator, community activeness as well as institutional strengthening within it, as well as private sector assistance in community empowerment will produce a real contribution in national poverty reduction. The poor are no longer the object of mitigation, but rather the subject which in the whole process involves the community. With the empowerment program, the community has a job and eliminates the poor culture of the poor who only depend on direct assistance from the government.Telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan, salah satunya dengan pemberdayaan masyarakat. Maka penelitian ini difokuskan terkait bagaimana peran stakeholder dalam tata kelola kolaboratif pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat guna menanggulangi kemiskinan. Mengingat dalam praktiknya pemerintah harus berkolaborasi untuk memperkuat tujuan program yaitu pembangunan ekonomi produktif dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat miskin. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa studi literature berdasarkan penelitian sebelumnya serta observasi langsung. Data sekunder yang diperoleh dikaitkan dengan teori yang sudah ada sebagai pendukung dan dikembangkan dengan sudut pandang collaborative governance dalam implementasi program. Hasil penelitian dimana dengan kolaboratif yang baik antara pemerintah sebagai fasilitator, keaktifan masyarakat juga penguatan kelembagaan di dalamnya, serta bantuan pihak swasta dalam pemberdayaan masyarakat akan menghasilkan kontribusi nyata dalam penanggulangan kemiskinan secara nasional. Masyarakat miskin bukan lagi sebagai objek penanggulangan, melainkan subjeknya dimana dalam seluruh proses melibatkan masyarakat. Dengan program pemberdayaan, masyarakat memiliki pekerjaan dan menghilangkan budaya buruk masyarakat miskin yang hanya bergantung pada bantuan langsung dari pemerintah.Â