Halal Certification in Government and Non-Governmental Organizations: A Comparative Analysis of Indonesia, Malaysia, and Thailand

Lahirnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mengubah pelaksanaan Sertifikasi Halal di Indonesia dimana sertifikasi halal yang telah dijalankan MUI selama 30 tahun (sejak 1989) berubah ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI. Dengan ketentuan ini maka dimulai era baru penyelenggaraan Jaminan Produk Halal oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normative dan perbandingan. Penulis melakukan perbandingan dengan negara Thailand dan Malaysia. Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan sertifikasi halal di Malaysia dilakukan sepenuhnya oleh lembaga negara yang bernama JAKIM, sedangkan di Thailand dilakukan oleh lembaga non pemerintah (NGO)