Tinjauan Yuridis Terhadap Poligami Dengan Istri Kedua Seorang Pegawai Negeri Sipil Dalam Putusan Nomor. 0539/Pdt.G/2019/PA.Dmk

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan putusan Nomor 0539/Pdt.G/2019/PA.Dmk dilihat dari Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan ini karena putusan permohonan ijin poligami dalam perkara ini adalah istri kedua serang Pegawai Negeri Sipil dimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jika Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diperbolehkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat, kemudian bagaimana Pengadilan Agama Demak dalam putusannya memberikan pertimbangan untuk mengabulkan permohonan dalam perara ini. Untuk mencapai tujuan penelitian, Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian Lapangan (Field Research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dan dikumpulkan menggunakan metode dokumentasi, obsrvasi dan wawancara, untuk kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisi dengan pola pikir deduktif, yaitu mengemukakan teori- teori yang bersifat umum tentang Perkawinan, Poligami, dan Pegawai Negeri Sipil dalam Undang- undang dan Peraturan Pemerintah yang melihat kepada putusan hakim pengadilan Agama, kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul dalam perkara permohonan izin poligami Pegawai Negeri Sipil. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 0539/Pdt.G/2019/PA.Dmk diantaranya Hakim berpendapat bahwa menimbang pemohon telah mendapat ijin tertulis dari istri pertama, dan hakim menggunakan dalam puutsannya pendekatan fiqiyah yaitu menolak mafsadat untuk menjaga kemaslahatan itu lebih diutamkan