KEBIJAKAN PRESIDEN ATAS DARURAT KESEHATAN SEBAGAI ALASAN IMPEACHMENT (STUDI ATAS KONSTITUSI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM)

Pada Maret tahun 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi)akhirnya menetapkan bahwa wabah corona atau Covid-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan darurat kesehatan masyarakat. Aturan main hal tersebut tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan. Studi dalam penelitian ini bertujuan mengetahui pandangan konstitusi Indonesia dan hukum Islam mengenai adanya relevansi kebijakan Presiden atas darurat kesehatan sebagai alasan impeachment. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti meneliti bahan pustaka (library research) dari perundang-undangan, jurnal-jurnal, buku-buku, jurnal, internet, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu peneliti menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan historis (historical approach) dalam menganalisis untuk mengetahui apakah kebijakan presiden atas darurat kesehatan tersebut bisa menjadi alasan impeachment Presiden dengan studi konstitusi Indonesia dan hukum Islam. Hasilnya, menurut pandangan konstitusi Indonesia, ditemukan adanya indikasi penyelewengan pengelolaan keuangan negara yang dapat menimbulkan tindak pidana seperti korupsi dan penyuapan oleh pejabat pemerintahan dalam hal ini Presiden, dan hal tersebut bisa dijadikan alasan untuk meng-impeach Presiden sesuai dengan Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam pandangan hukum Islam, perbuatan yang telah dilakukan Presiden sebagai pemimpin negara dalam upaya penanganan darurat kesehatan tersebut memang sejalan dengan hukum Islam, pertimbangan paling utama dalam penetapan kebijakan tersebut adalah untuk kemaslahatan (tas}arraf al-ima>m ‘ala> ar-ra>’iyyah manu>t}un bil mas}lah}ah). Namun, apabila terjadi salah satu dari beberapa hal yang menyebabkan diberhentikannya khalifah atau dalam hal ini Presiden, yang berhak memberhentikannya adalah seorang qa>d}i dari mah}kamah maz}ali>m