PRAKTIK JUAL BELI LAHAN PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Jl. Brigjend Soewondo Bobotsari Kabupaten Purbalingga)

Jual beli ialah aktivitas yang dihalalkan oleh Allah SWT. Jual beli ialah suatu hal yang tidak akan pernah lepas dari kehidupan manusia, karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Sama halnya jual beli yang terjadi di Jl. Brigjend Soewondo Bobotsari Kabupaten Purbalingga. Dimana para pedagang kaki lima melakukan transaksi jual beli lahan dengan dilatarbelakangi oleh penjual yang ingin berhenti berjualan dan menjual lahan tersebut kepada orang baru yang ingin berjualan di lahan tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui praktik jual beli lahan pedagang kaki lima di Jl. Brigjend Soewondo Bobotsari Kabupaten Purbalingga dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data/informasi sesuai dengan keadaan asli pada lapangan. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui metode wawancara dan data sekunder diambil dari rujukan kepustakaan berupa buku-buku, hasil penelitian seperti jurnal; skripsi; dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa praktik jual beli lahan pedagang kaki lima di Jl. Brigjend Soewondo Bobotsari Kabupaten Purbalingga merupakan jual beli yang berbeda pelaksanaannya tidak seperti jual beli pada umumnya, karena hal ini dilatarbelakangi oleh pedagang kaki lima yang ingin berhenti berjualan dan ia menjual lahannya kepada orang baru yang ingin berjualan di lahan tersebut. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah dalam pelaksanaan praktik jual beli lahan yang dilakukan pedagang kaki lima tersebut tidak diperbolehkan, karena salah satu rukun dan syaratnya tidak memenuhi. Lahan yang dijual bukanlah milik pedagang kaki lima melainkan status kepemilikan berada pada Pemerintah Daerah. Hak yang dimiliki oleh Pedagang kaki lima di Jl. Brigjend Soewondo Bobotsari hanya hak atas izin menggunakan lahan tersebut. Oleh karena itu jual beli lahan yang terjadi di Jl. Brigjend Soewondo Bobotsari Kabupaten Purbalingga merupakan jual beli yang tidak sah. Kata Kunci: Jual Beli, Lahan, Pedagang Kaki Lima, Bobotsari, Purbalingga