PERAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN TERHADAP PENDATAAN DAN PENGALOKASIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BLT-DD PADA MASA PANDEMI COVID-19

ABSTRAK Pandemi COVID-19 sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat baik di sektor kesehatan maupun sektor ekonomi. Pemerintah berupaya membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Akan tetapi, pembagian BLT-DD sering menimbulkan berbagai macam kasus seperti tidak tepat sasaran, bantuan ganda dan penerima manfaat dari keluarga mampu. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran pemerintah di Kabupaten Aceh Selatan dalam pengalokasian dan penyaluran BLT-DD serta penggunaan BLT-DD oleh masyarakat untuk memulihkan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik mengoleksi data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah 10 orang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Peran Pemerintah dikemukakan oleh Mardiasmo, yaitu Aturan hukum, konsensus orientasi, keadilan dan efisiensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendataan dan penyaluran BLT-DD yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Selatan mengandung prinsip Rule of law (Aturan Hukum) yaitu proses pendataan dan pengalokasian dana mengacu pada aturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah, namun demikian masih ada kesenjangan hukum di tengah masyarakat dalam penetapan penerima manfaat, Consensus of orientation (Konsensus Orientasi) yaitu pemerintah melaksanakan musyawarah yang melibatkan semua komponen masyarakat dalam menentukan penerima BLT-DD, Equity (Keadilan) yaitu pembagian BLT-DD yang tepat sasaran tanpa membeda-bedakan, akan tetapi penyaluran masih belum maksimal karena masih terdapat penerima manfaat yang tidak sesuai dengan kriteria keluarga miskin, Efficiency and effectiveness (Efisiensi dan Efektivitas) yaitu pendataan dan penyaluran BLT-DD dilakukan dengan prosedur pelaksanaan yang jelas dan sistematis, namun masyarakat masih belum tepat dalam penggunaan BLT-DD yang seharusnya fokus pada pemulihan ekonomi. Pada umumnya, masanyarakat memanfaatkan BLT-DD adalah untuk membuka usaha dan menambah modal usaha. Dari hasil penelitian ini dapat disarankan bahwa pemerintah di Kabupaten Aceh Selatan harus mensosialisasikan kepada masyarakat tentang kriteria penerima BLT-DD sebagaimana telah di undang-undangkan oleh pemerintah pusat. Kata Kunci: Pendataan, BLT-DD, Aceh Selata