IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA. BANDA ACEH DALAM BERBUSANA ISLAMI

Berdasarkan Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang pada Pasal 13 ayat (1) Setiap orang Islam wajib berbusana Islami. Namun kenyataannya, masih banyak masyarakat Kota Banda Aceh berbusana yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan menjadi fenomena sosial yang keliru dengan identitas asli dan visi Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menjelaskan Implementasi dan Hambatan kebijakan berbusana Islami di Kota Banda Aceh. Penelitian ini berjenis kualitatif pendekatan deskriptif menggunakan teori implementasi kebijakan publik Marille S. Grindle. Dalam penelitian ini data dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan berbusana Islami oleh Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah yang dikelompokan melalui: Dasar Kebijakan ,lembaga pelaksana, dan Strategi yang digunakan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan regulasi yang berlaku, akan tetapi dalam hal Dukungan sumber daya, pengaruh kepemimpinan, dampak yang terjadi, dan respon masyarakat masih belum berjalan dengan baik dikarenakan masih ditemukan kekurangan dalam pelaksanaannya. Beberapa hambatan di lapangan yang menjadi faktor tidak maksimalnya implementasi kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam berbusana Islami meliputi: (1) Jumlah dan Status personil yang kurang; (2) Razia dan sanksi yang kurang (3) Jadwal patroli yang tidak sesuai. Untuk itu diharapkan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh dapat memaksimalkan pelaksanaan Implementasi Kebijakan Berbusana Islami melalui Wilayatul Hisbah dan Dinas Syrariat Islam dengan menambah jumlah serta meningkatkan status personil lapangan, Pemerintah juga diharapkan melaksanakan razia konsisten di lapangan dan memberikan sanksi yang tegas sehingga menimbulkan efek jera pada pelanggar berbusana Islami, terakhir diharapkan agar dalam melaksanakan jadwal patroli dan lokasi yang rawan terjadinya pelanggaran sehingga aturan tersebut dapat dilaksanakan lebih menyeluruh di Kota Banda Aceh.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Berbusana Islami, Banda Ace