ANALISIS KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM BIDANG PERTANAHAN

ABSTRAKPenyelenggaraan pertanahan yang terjadi di Kota Banda Aceh menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah pada masa pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana gempa dan tsunami tahun 2004 silam. Kewenangan pemerintahan di bidang pertanahan perlu menjadi fokus pemerintahan Kota Banda Aceh dalam menjalankan urusan wajib pemerintah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, Kota Banda Aceh belum memiliki Dinas Pertanahan dalam melaksanakan urusan pertanahan dan masih di tangani oleh Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh. Sehingga, terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan di bidang pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kewenangan pemerintah Kota Banda Aceh dalam bidang Pertanahan. Data yang di dapat kemudian dianalisis menggunakan teori kewenangan yang dikemukakakan oleh Philipus M.Hadjon. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan pemerintah Kota Banda Aceh dalam bidang pertanahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum efektif pada era otonomi daerah dan hanya sebatas di fasilitasi oleh Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh. Hal ini dikarenakan adanya kendala pada pendelegasian kewenangan yang belum penuh diberikan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh dan masih bertumpang tindih dengan Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh, juga kendala kelembagaan dimana Kota Banda Aceh belum memiliki dinas pertanahan. Selain itu, Pemerintah Kota Banda Aceh belum memiliki sumber daya manusia yang mumpuni dan keuangan yang belum ada dalam membentuk dinas pertanahan, serta belum adanya peraturan daerah yang dirancang oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Diharapkan kepada pemerintah Kota Banda Aceh untuk dapat membentuk dinas pertanahan, meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang pertanahan secara kualitas dan kuantitas, serta adanya rancangan peraturan daerah dalam hal kewenangan pertanahan.Kata Kunci : Kewenangan, Pertanahan, Kota Banda Aceh, Sekretariat Daera