IN SEARCH OF LEGAL FORM FOR SOCIAL ENTERPRISE (A COMPARATIVE STUDY BETWEEN THE UNITED KINGDOM AND INDONESIAN LEGAL SYSTEM )

Perusahaan sosial, juga dikenal sebagai bisnis sosial, adalah perusahaan yang memiliki tujuan sosial tertentu yang berusaha memaksimalkan keuntungan sambil memaksimalkan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, dengan keuntungan terutama digunakan untuk mendanai program sosial. Masalah yang dihadapi Indonesia terkait wirausaha sosial adalah belum adanya sarana hukum untuk memenuhi kebutuhan pengembangan wirausaha sosial. Untuk menemukan bentuk hukumnya, perusahaan sosial di Indonesia memilih antara perseroan terbatas atau yayasan dalam menjalankan jenis perusahaannya, tetapi tentu saja kondisi keberadaan ini tidak dapat mengakomodasi kebutuhan bentuk perusahaan sosial. Penelitian ini mengkaji bentuk hukum perusahaan sosial di Indonesia melalui studi banding hukum antara Inggris Raya (UK) dan Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji manfaat dan menganalisis kebutuhan gerakan social enterprise dengan adanya bentuk hukum baru bagi social enterprise di Indonesia dengan acuan pembelajaran pemikiran Inggris. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Data yang diperlukan untuk tugas akhir ini terdiri dari otoritas hukum primer dan sekunder. Kewenangan hukum primer dikumpulkan melalui analisis peraturan perundang-undangan nasional terkait, asas peraturan perundang-undangan internasional dan peraturan lainnya. Sumber hukum sekunder diperoleh melalui kajian literatur terkait, buku teks, jurnal, dan tulisan terkait sebelumnya. Semua data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua prinsip yang perlu dianut oleh social enterprise di Indonesia: asset dan profit lock. Dengan mengacu pada pembelajaran bagaimana Community Interest Company (CICs) eksis sebagai bentuk hukum social enterprise UK, Indonesia membutuhkan bentuk-bentuk hukum social enterprise yang mengakomodasi prinsip-prinsip social enterprise dari asset lock dan profit lock untuk mencapai tujuan sosial mereka sekaligus memaksimalkan keuntungan. Diusulkan agar dibuat peraturan baru tentang bentuk badan hukum perusahaan sosial di tingkat hierarki konstitusional, setingkat dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bahkan saat ini Indonesia telah memiliki Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan yang menyebutkan tentang wirausaha sosial, dimana peraturan tersebut cukup ideal dan jelas, namun belum cukup untuk mengakui wirausaha sosial di Indonesia untuk menciptakan suatu bentuk hukum yang sesuai untuk fleksibilitas perusahaan sosial, seperti regulasi profit lock dan asset lock yang mungkin diterapkan pada regulasi baru kami