Tinjauan kriminologi tentang implikasi kebijakan asimilasi dan hak integrasi narapidana pada masa pandemi covid-19 di Lapas Kelas 1 Kedungpane Kota Semarang

Terkonfirmasinya pandemi Covid-19 pada bulan Maret 2020 di Indonesia, membuat Presiden Republik Indonesia menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional. Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan dan kesehatan bagi masyarakat, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sebagai langkah tindak lanjut dari peraturan tersebut, maka dikeluarkan pula Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Kebijakan tersebut telah diperpanjang melalui Permenkumham No.32 Tahun 2020 dan Permenkumham No.24 tahun 2021. Pasca kebijakan tersebut diberlakukan pada masa pandemi Covid-19, terjadi pengulangan tindak pidana oleh narapidana berupa pelanggaran asimilasi atau hak integrasi yang tercatat sampai dengan Oktober 2021 mencapai 151 kasus di Wilayah Jateng. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kebijakan asimilasi dan hak integrasi terhadap narapidana pada masa pandemi covid-19 di Lapas Kelas 1 Kedungpane Kota Semarang serta mengetahui tinjauan kriminologi tentang kebijakan tersebut terhadap narapidana. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi adalah penelitian kualitatif yang termasuk dalam kategori penelitian non-doktrinal, dengan pendekatan kriminologi yang diawali dengan menggunakan metode interpretasi terhadap fakta-fakta yang diperoleh di lapangan, guna mencari sebab musabab sebuah kejahatan baik secara umum maupun kasus individual, serta menganalisis implikasi sebuah kebijakan yang berlaku. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara dengan narapidana yang mendapatkan asimilasi atau hak integrasi pada pandemi Covid-19, pihak Lapas Kelas 1 Kedungpane Semarang, pihak Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, dan Polrestabes Semarang. Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif yang memusatkan perhatian untuk mengkaji perilaku-perilaku seseorang yang mengalami perubahan secara signifikan. Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian naratif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi kebijakan asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana pada masa pandemi Covid-19 belum optimal. Hal ini terlihat adanya problem baru yang timbul pasca penerapannya seperti terjadinya pengulangan tindak pidana berupa pelanggaran asimilasi atau hak integrasi yang dilakukan oleh narapidana. Ada dampak positif yang timbul pasca penerapan salah satunya mengurangi masalah overcrowded, namun ada pula dampak negatifnya, seperti mekaisme penelitian kemasyarakatan yang kurang jelas, kondisi narapidana pada masa pandemi, hingga lemahnya sistem pengawasan dan pembimbingan. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang baik agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana kembali berupa pelanggaran asimilasi dan hak integrasi oleh narapidana yaitu melalui pendekatan kriminologi untuk mengetahui kondisi narapidana sebelum dan sesudah pemberian haknya. Adapun rekomendasi penulis adalah menambahkan pasal baru yang mengatur tentang mekanisme penelitian kemasyarakatan, pengawasan dan pembimbingan pasca pemberian hak. Selain itu, memberikan sosialisasi urgensi pengawasan kepada pokmas dan pemerintah diharapkan ikut andil dalam mengatasi kesenjangan sosial yang dialami narapidana pasca dibebaskan