IMPLEMENTASI PASAL 5 AYAT (1) PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-85/PB/2011 TENTANG PENATAUSAHAAN PIUTANG PNBP PADA SATUAN KERJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TERKAIT KEWAJIBAN PENERBITAN SURAT PENAGIHAN PADA DENDA PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MADIUN)

Ikhlazul Zuamal Mustofa, Istislam, Bahrul Ulum Annafi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT.Haryono No. 169 Malang, Malang 65145, Indonesia.   e-mail: ikhlazulzuamalm@student.ub.ac.id                       ABSTRAK Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai Implementasi dari Pasal 5 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-85/PB/2011 Tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga Terkait Kewajiban Penerbitan surat penagihan Piutang PNBP Pada Denda Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Tilang oleh Kejaksaan Negeri Kota Madiun. Hal ini dilakukan karena Kejaksaan Madiun s