Implementasi Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika dalam Proses Rehabilitasi Sosial (Studi pada UPT Kemensos Republik Indonesia Panti Sosial Pamardi Putra Insyaf Sumatera Utara)

Penyalahgunaan narkoba telah menjadi sebuah ancaman serius bagi masyarakat maupun pemerintah, oleh karena itu pemerintah membentuk sebuah badan khusus yang bertugas untuk merehabilitasi pecandu narkoba, dalam hal ini yang di maksud adalah Balai Rehabilitasi pecandu narkoba. Berdasarkan kenaikan angka penyalahgunaan Narkotika diatas maka turunnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 (PP No. 25 Tahun 2011) Tentang Wajib Lapor Bagi Penyalahguna Narkotika, merupakan wujud komitmen negara untuk mengakomodir hak pecandu dalam mendapatkan layanan terapi dan rehabililtasi. Intinya, para penyalahguna tidak perlu khawatir untuk melaporkan dirinya ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi PP No 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika dalam Proses Rehabilitasi Sosial (Studi pada UPT Kemensos RI PSPP Insyaf Sumut). Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data, data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber maupun dari observasi yang dilakukan. Data sekunder, Adapun data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, dokumentasi. Teknik analisis data data yang diperoleh, peneliti akan menggunakan teknik analisis secara kualitatif, prosedur penelitian tidak distandardisasi dan bersifat fleksibel. Hasil penelitian Implementasi Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor bagi pecandu narkotika yang ada di PSPP Insyaf Sumatera Utara belum berjalan secara maksimal sesuai dengan peraturan. Rendahnya angka pelaporan wajib lapor dikarenakan beberapa factor antara lain yaitu dikarenakan pengguna narkotika/keluarga masih menganggap bahwasanya rehabilitasi sama seperti penjara (aib), inilah yang menyebabkan minim dan susahnya mencari data pengguna narkotika di daerah-daerah untuk dilakukan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi, untuk tim SDM yang melakukan sosialisasi.Drug abuse has become a serious threat to society and government, therefore the government established a special body that is tasked to rehabilitate drug addicts, in this case the intention is Rehabilitation Center drug addicts. Based on the increase of Narcotics Abuse rate above, the decrease of Government Regulation Number 25 of 2011 (PP No. 25 Year 2011) About Obligation Report for Narcotics Abuse, constitutes a state commitment to accommodate the rights of addicts in getting therapy and rehabilitation services. In essence, abusers do not have to worry about reporting themselves to the Reporting Beneficiary Institution (IPWL). The purpose of this research is to know Implementation of Government Regulation No. 25 Year 2011 on Implementation Necessary Reporting Narcotics Addict in Social Rehabilitation Process (Study at UPT Kemensos RI PSPP Insyaf Sumut). This research uses descriptive research design with qualitative approach. Technique of data collecting, primary data that is data obtained directly from source and also from observation conducted. Secondary data, The secondary data obtained through literature study, documentation. Data analysis techniques obtained, the researchers will use qualitative analysis techniques, research procedures are not standardized and flexible. The results of the Implementation of Government Regulation No. 25 of 2011 on the Implementation of Reporting Obligatory for narcotics addicts in the PSPP Insyaf North Sumatra has not run optimally in accordance with the regulations. The low number of reporting report due to several factors, among others, is because the drug user / family still considers that the rehabilitation is the same as prison, this is what causes minimal and difficult to find the data of narcotics users in the areas for extension or socialization activities, for the team Human resources who do socialization