Analisis Profesionalisme Aparatur Birokrasi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur

Profesionalisme aparatur birokrasi publik sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraaan pemerintahan yang baik (good governance) dan bagi siapa saja yang berhadapan dengan birokrasi dalam pelayanan publik. Pentingnya mencermati profesionalisme aparatur birokrasi di Indonesia karena aparatur birokrasi publik seringkali bertindak reaktif terhadap perubahan lingkungan (kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi) bahkan cenderung tidak responsif, inovatif dan bersikap masa bodoh dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Penelitian memperlihatkan bukti konkrit tentang fenomena tersebut, dimana penelitian ini mengambil tempat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur. Dalam penelitian tersebut ditemukan berbagai patologi yang telah mendarah daging pada diri aparatur dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi organisasi. Seperti patologi red tape, pungli, menunggu petunjuk atasan, dan lainnya. Dalam penelitian ini juga ditemukan faktor utama yang menghambat profesionalisme aparatur birokrasi publik yaitu keberadaan aturan formal yang secara kaku mengatur tentang peran dan tugas masing masing bagian sehingga aparatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi tidak berorientasi kepada apa yang menjadi misi organisasi tapi lebih cenderung kepada aturan formal dan petunjuk atasan. Konsekuensi dari kekakuan tersebut membuat aparat menjadi tidak responsif dan inovatif dalam mengantisipasi perubahan lingkungan. Sedangkan faktor faktor yang mempengaruhi profesionalisme aparatur menurut tesis ini adalah keberadaan sistem di mana birokrasi beroperasi seperti: visi-misi organisasi, struktur organisasi, faktor kepemimpinan dan sistem penghargaan. Berdasarkan faktor tersebut, terlihat jelas bahwa profesionalisme aparatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur dipengaruhi oleh faktor faktor diatas. Sebagai bentuk solusi efektif guna mengakhiri berbagai patologi tersebut maka tesis ini menawarkan langkah-langkah berikut: Pentingnya pelimpahan kewenangan yang bersifat otonom kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, Menjadikan visi-misi organisasi sebagai landasan dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, Membangun struktur yang memungkinkan terjadinya pendelegasian wewenang dan pentingnya pembagian tugas organisasi yang didasarkan kepada misi organisasi, Pentingnya kepemimpinan yang demokratis, visioner, dan mampu mengarahkan serta memotivasi bawahan untuk bekerja secara profesional, Serta membangun sistem penghargaan yang relevan dengan beban kerja dan keahlian seseorang serta menyesuaikan dengan harga kebutuhan hidup bagi seseorang