Perlindungan Hak Cipta Kesenian Daerah Tari Tor-Tor dan Gordang Sembilan (Studi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara)

Secara normatif, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah “product of mind” atau oleh World Intellectual Property Organization atau WIPO disebut “creation of the mind” yang berarti suatu karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta, waktu ekonomi. Oleh karena itu, setiap karya intelektual patut diakui, dihargai dan dilindungi baik secara moral dan etika maupun dibangun dari konsep moral dan etika, sedangkan perlindungannya difasilitasi dengan instrument hukum Hak Cipta. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum tentang perlindungan Hak Cipta, khususnya atas kesenian daerah. Untuk mengkaji implementasi perlindungan Hak Cipta kesenian daerah tari tor-tor dan gordang sembilan di Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara dan untuk mengkaji hambatan yang dihadapi Dinas Pariwisata dalam perlindungan terhadap Hak Cipta kesenian daerah tari tor-tor dan gordang sembilan, serta upaya yang dilakukan mengatasi hambatan tersebut. Pengaturan hukum tentang perlindungan Hak Cipta, khususnya atas kesenian daerah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Di dalam konsiderannya, undang-undang ini lahir dikarenakan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragamana etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut. Pemerintah daerah Sumatera Utara harus segera mendaftarkan kesenian daerah tari tor-tor dan gordang sembilan ke Dirjen HAKI. Menurut hukum permohonan pendaftaran ciptaan dapat diajukan oleh pencipta atau pemegang hak kepada Dirjen HAKI dengan rangkap dua dan ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai biaya pendidikan dan contoh ciptaan atau penggantiannya Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta. Pendaftaran ini tiddak mutlak diharuskan karena tanpa pendaftaran hak cipta dilindungi. Hanya mengenai ciptaan yang tidak didafarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu dalam pembuktian. Bahwa pendaftaran bukanlah syarat untuk syah (diakui) suatu hak cipta, melainkan hanya untuk memudahkan suatu pembuktian bila terjadi sengketa. Hambatan secara internal yang dihadapi adalah tidak adanya dana dalam pengurusan Hak Cipta terhadap kesenian daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak memiliki anggaran terkait pengurusan Hak Cipta. Hambatan secara eksternal adalah tidak adanya kerjasama dengan pemerintah pusat terkait penyelesaian Hak Cipta atas kesenian daerah. Adapun upaya yang dilakukan secara internal adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinis Sumatera Utara melakukan pengajuan anggaran untuk melakukan pendaftaran Hak Cipta terkait tari tor-tor dan gordang sembilan. Upaya eksternal adalah terkait tidak adanya kerjasama dengan pemerintahNormatively, Intellectual Property Rights (HAKI) is a "product of mind" or by the World Intellectual Property Organization or WIPO called "creation of mind" which means any work of man is born with an outpouring of energy, initiative, creativity, economic time. Therefore, any intellectual work should be recognized, respected and protected both moral and ethical as well as constructed from moral and ethical concepts, while protection is facilitated by Copyright law instruments. Type of research in this thesis is a normative legal research. This study aims to examine the legal regulation on the protection of Copyright, especially the local arts. To assess the implementation of the Copyright protection of local arts and dance tor-tor Gordang nine in North Sumatera Provincial Tourism Office and to examine the barriers faced by the Department of Tourism in the protection of Copyright local arts dance tor-tor and Gordang nine, as well as the efforts made to overcome barriers the. Settings on the protection of Copyright law, in particular the local arts regulated in Law Number 19 Year 2002 on Copyright. In the preamble, this legislation was born because that Indonesia is a country with diverse ethnic / tribal peoples and cultures as well as the wealth of arts and literature in development that require the protection of intellectual property Copyright is born from diversity. North Sumatera government should immediately register the local arts dance tor-tor and to the Director General of HAKI Gordang nine. According to the law of creation application for registration may be made by the creator or rights holder to the Director General of HAKI with duplicate and written in Indonesian and with education costs and sample creation or replacement of Article 37 paragraph (2) of the Copyright Act. Registration is not absolutely required because without registration rights reserved. Not only about the creation of the legal requirement to be registered is not (admittedly) a copyright, but only to facilitate a proof in case of dispute. Internal barriers faced was the lack of funds in the management of the local arts Copyright. North Sumatera Provincial Government does not have the budget related to the maintenance of Copyright. External barriers are the lack of cooperation with the central government on the relevant settlement Copyright local arts. The efforts made internally is the Department of Culture and Tourism of the Province of North Sumatera perform budget submission for registration related Copyright dance tor-tor and Gordang nine. External effort is not related to the cooperation with the central government and the Directorate General of HAKI, in this case the Department of Culture and Tourism can not make the effort