Proses Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melaksanakan Pelanggaran Kode Etik (Studi Kasus Di Satbrimob Poldasu)

Kepolisian sebagai bagian intgral fungsi pemerintahan negara, ternyata fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek refresif dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tetapi juga mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama administrasi negara mulai dari bimbingan dan pengaturan sampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi dan bukan kompetensi pengadilan. Jika berbicara mengenai peranan Kepolisian Republik Indonesia, tidak akan dibahas persoalan ada atau tidak adanya ataupun cara beradanya Hukum Kepolisian oleh karena pembicaraan yang sedemikian berarti sudah meloncat kepersoalan filsafat yang rumit. Akan tetapi menjelmanya suatu lapangan hukum yang baru ternyata tidak tergantung kepada teori yang menghalalkannya ataupun kepada pengakuan. Pembidangan hukum ternyata ditentukan oleh kebutuhan praktis oleh karena tuntutan kemajuan dan perkembangan masyarakat yang demikian pesat serta persoalan. Persoalan yang diaturpun semakin bertambah kompleks sehingga memerlukan hukum yang cukup banyak. Salah satu fungsi kepolisian adalah penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegak hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah : apakah yang menjadi penyebab sehingga seorang anggota POLRI sampai melanggar kode etik profesi serta apakah pemberian sanksi yang diterapkan selama ini mampu meningkatkan disiplin di lingkungan anggota kepolisian