Perjanjian Jaminan Fidusia Kaitan dengan Penyidikan Tindak Pidana Perlindungan Konsumen

Penyidikan tindak pidana perlindungan konsumen yang berkaitan dengan perjanjian jaminan fidusia memberikan pengertian bahwa sebuah perjanjian yang merupakan perbuatan hukum di bidang perdata memiliki aspek pidana. Aspek pidana yang berkaitan dengan perjanjian jaminan fidusia tertulis pada Pasal 62 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen, khususnya Pasal 18, mengenai ketentuan klausula baku. Aspek pidana lainnya adalah sebagaimana yang telah tertulis pada Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai institusi yang lahir dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki tugas dan kewenangan yang salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku dan melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini (Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif eksplanatif yang bertujuan untuk menggambarkan, mengungkapkan dan menjelaskan kaitan penyidikan tidak pidana perlindungan konsumen dengan perjanjian jaminan konsumen. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis yang kemudian dilakukan singkronisasi secara vertikal maupun horisontal terhadap undang-undang yang saling terkait untuk melihat adanya suatu harmonisasi dan kepastian dalam sistem hukum yang ada. Untuk lebih mempertajam hasil penelitian dilakukan juga analisis efektivitas terhadap kasus. Hasil penelitian memberikan suatu gambaran bahwa Undang-Undang Jaminan Fidusia memiliki masalah pada Pasal 15 mengenai ketentuan tata cara eksekusi yang bertentangan dengan HIR/RBg. Begitu juga antara Pasal 54 ayat (3) dengan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen terjadi suatu inkonsistensi pada penerapan dan pelaksanaannya. Terhadap perjanjian yang mengandung klausul baku, pelaku usaha dan/ atau pengurusnya dapat dipidanakan, sesuai dengan Pasal 18 jo Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Disarankan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dapat merevisi pasal-pasal tersebut demi terwujudnya kepastian hukum bagi semua pihak.Investigation of criminal offenses relating to consumer protection fiduciary agreement gives the sense that an agreement is a legal act in the field of civil have a criminal aspect. Criminal aspect related to fiduciary agreement written in Article 62 of Law No. 8 of 1999 on the Protection kosumen, particularly Article 18, concerning the provision of standard clauses. Other criminal aspect is as written in Article 35 and Article 36 of Law No. 42 of 1999 on Fiduciary. Consumer Dispute Settlement Board (BPSK) as an institution born of the Act on Consumer Protection has the duty and authority, one of which is to supervise the inclusion of standard clauses and reported to investigators the public in case of violation of the provisions of this Act (Act Protection Consumer). This study is a normative legal research, descriptive eksplanitif aims to illustrate, disclose and clarify the criminal investigation is not consumer protection with consumer security agreement. Analyses were performed using juridical approach is then performed vertical and horizontal synchronization of the statute of interrelated to see a harmonization and certainty in the legal system. To further refine the results of research conducted also analysis of the effectiveness of the case. The results of the study provides an overview of that Act Fiduciary has the issue of Article 15 concerning the procedures of execution as opposed to HIR / RBg. Likewise, the Article 54 paragraph (3) and Article 56 paragraph (2) of the Consumer Protection Act there is a lack of consistency in the application and implementation. To the treaty that contains a standard clause, entrepreneurs and / or managers can be criminalized, in accordance with Article 18 in conjunction with Article 62 of the Consumer Protection Act. Suggested to the Government and Parliament of the Republic of Indonesia to revise those chapters in order to create legal certainty for all parties