Hubungan Antara Pemerintahan dengan Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Propinsi Sumatera Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2004 Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu di Tinjau Dari Hukum Admintstrasi Negara

Terbentuknya wakil rakyat dan pemerintahan baru bukanlah tujuan utama pemilu. Hal tersebut merupakan media atau alat menuju tujuan yang sebenamya, yakni terciptanya masyarakat adil, sejahtera dan demokratis. Dalam bahasa popular sekarang, sering disebut menuju reformasi total dan fundamental, baik di bidang ekonomi, politik, hukum dan sosial budaya. Dewasa ini KPU telah memaparkan peraturan dan undang-undang yang menjadi pegangan atau landasan bagi pelaksanaan pemilu-pemilu yang sudah pemah dilaksanakan di Indonesia sejak 1955 - 2004. Pemaparannya dikelompokkan menurut setiap periode pemilu dan sesuai dengan hirarkinya dalam tatanan hukum. Dengan demikian, untuk setiup pemilu, akan dipaparkan UU. Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden (Keppres), Keputusan Menteri dan seterusnya. Dalam hal UU atau peraturan dilengkapi aturan penjelasan, atau penjelasan tersebut juga diserakan di dalamny