Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Data Permohonan Paspor Republik Indonesia Pada Kantor Imigrasi Kelas II Belawan

Tindak pidana pemalsuan data permohonan paspor, merupakan tindak pidana yang merugikan negara. Tindakan penyidikan sampai pada putusan penerapan sanksi pidana merupakan rangkaian hasil kegiatan pengawasan imigrasi. Untuk menjaga dan memastikan agar semua orang yang keluar/masuk dari dan ke suatu Negara mematuhi semua ketentuan keimigrasian. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya pemalsuan data permohonan paspor Republik Indonesia pada Kantor Imigrasi Kelas II Belawan, bagaimana peranan Kantor Imigrasi Kelas II Belawan dalam mencegah terjadinya tindakan pemalsuan data permohonan paspor Republik Indonesia, bagaimana penegakan hukum terhadap pemalsuan data permohonan paspor Republik Indonesia pada Kantor Imigrasi Kelas II Belawan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan faktor penyebab terjadinya pemalsuan data permohonan paspor Republik Indonesia pada Kantor Imigrasi Kelas II Belawan meliputi bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia, perdagangan manusia (human trqfiking) serta faktor melarikan diri dari suatu tanggungjawab hukum. Berdasarkan faktor tersebut maka dapat disebutkan faktor tersebut terdiri dari faktor ekonomi dan faktor keamanan dari pelaku pemalsuan identitas penerbitan paspor. Peranan Kantor Imigrasi Kelas II Belawan dalam mencegah terjadinya tindakan pemalsuan data permohonan paspor Republik Indonesia adalah dengan menempatkan kewenangannya dalam memeriksa keaslian dokumen-dokumen pendukung diterbitkannya paspor secara aktif, baik itu dengan cara melakukan tahapan prosedur pengurusan paspor maupun juga dengan cara menjalin kerjasama dengan instansi yang berwenang dalam hal persyaratan penerbitan paspor. Penegakan hukum terhadap pemalsuan data permohonan paspor Republik Indonesia pada Kantor imigrasi Kelas II Belawan dilakukan dehgah cara melakukan penolakan penerbitan paspor. Selain tindakan keimigrasian penolakan penerbitan paspor dikenal juga dilakukan penyidikan apakah pemalsuan data permohonan paspor tersebut memiliki kaitannya dengan pelanggaran hukum lainnya seperti perdagangan manusia, terorisme, korupsi dan lain sebagainya.Criminal offense falsification of data for a passport, a crime that cost the state. Acts of investigation to the application of criminal sanctions decision is the result of a series of immigration control activities. To maintain and ensure that everyone who exit / entry from and to a country to comply with all the provisions of immigration. The problems posed in this study was whether that be a factor contributing to the falsification of data for a passport of the Republic of Indonesia on Class II Belawan Immigration Office, how the role of Class II Belawan Immigration Office in preventing counterfeiting measures of data for a passport of the Republic of Indonesia, how law enforcement against the falsification of data for a passport of the Republic of Indonesia on Class II Belawan Immigration Office. The data analysis used in this study is qualitative analysis is a process to organize and sort the data into patterns, categories and basic outline that match the theme and can be formulated a working hypothesis as suggested by the data. Results of research and discussion to explain the causes of falsification of data for a passport of the Republic of Indonesia in Belawan Immigration Office Class II includes working as Indonesian Workers, human trafficking (human trafficking) as well as the escape factor of a liability. Based on these factors, it can be mentioned those factors consist of economic factors and the safety factor of identity fraud perpetrators of the issuance of passports. Role of Class II Belawan Immigration Office in preventing counterfeiting measures of data for a passport of the Republic of Indonesia is to put authority in checking the authenticity of the documents supporting the issuance of passports actively, be it by way of procedural steps passport and also by means of cooperation with the agency authorized in terms of the requirements of the issuance of passports. Law enforcement against counterfeiting of data for a passport of the Republic of Indonesia at the Belawan Immigration Office Class II done by rejection of issuing passports. In addition to the issuance of a passport denial immigration measures known also conducted an investigation whether the passport application data falsification has to do with violations of other laws such as human trafficking, terrorism, corruption and so forth