Implementasi Kebijakan Pemberian Remisi Tindak Pidana Korupsi Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 (Suatu Studi Deskriptif di Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara)

Korupsi adalah tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan manfaat tidak resmi dengan menjalankan hak-hakpihak lain, yang salah menggunakan posisinya atau karakternya dalam mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Tepatnya pemberian remisi bagi koruptor sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, kali ini akan di revisi oleh pemerintah dengan mengeluarkan Surat Edaran Menteri No. PAS-HM.01-02-42 Tahun 2011 yang memperketat pemberian remisi bagi narapidana korupsi. Masalah dalam tesis ini adalah pertama bagaimana pelaksanaan PP No. 99 Tahun 2012 dalam hal pemberian remisi untuk narapidana korupsi, dan yang kedua apa adalah faktor penghambat dalam memberikan remisi kepada narapidana korupsi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh oleh penulis bidang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dalam hal pemberian remisi narapidana tindak pidana korupsi seperti narapidana korupsi khusus, terorisme, narkoba, kejahatan terhadap keamanan negara, pelanggaran berat hak asasi manusia, dan kejahatan terorganisir transnasional lainnya, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32/1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak narapidana dari penjara. Ini adalah dilema karena sistem pidana tidak membedakan antara tindak pidana umum dengan narapidana khusus dari semua narapidana yang menggunakan penghukuman sistem, dengan ketentuan menteri bertentangan dengan sistem pemasyarakatan, kecuali jika ada perbaikan pada sistem hukum sistem sosial.Kesimpulan dan saran dalam tesis ini adalah yang dapat diberikan oleh penulis adalah Implementasi PP No. 99 Tahun 2012 dalam pemberian remisi bagi narapidana korupsi harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 yang telah diuraikan di atas. Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tetap ada adanya koordinasi dan kerjasama antara lembaga penegakan hukum pertemuan atau uji coba kepala TPPPemasyarakatan. Semua tahanan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan memiliki hak dan pengampunan yang sama telah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang sistem pemasyarakatan. Saran dalam tesis ini Bahkan jika ada pemberian remisi untuk narapidana pidana khusus (luar biasa) seperti korupsi, terorisme, narkotika, pelanggaran HAM berat, harus selektif lagi pelaksanaannya dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 harus diubah atau merevisi kembali dengan peraturan yang ada untuk menghindari kesenjangan atau polemik dalam pelaksanaannya.Corruption is an act done with a view to provide unofficial benefits by exercising the rights of the other party, who wrongly uses his position or his character in obtaining an advantage for himself or others. Strictly granting remission for corruptors as stipulated in Government Regulation No. 99 In 2012, this time it will be in revision by the government with the issue Ministerial Circular Letter no. PAS-HM.01-02-42 Year 2011 that is tightening granting remission for corruption inmates, The problem in this thesis is first how the implementation of PP No. 99 Year 2012 in terms of awarding remissions for corruption inmates, and the second what are the inhibiting factors in granting remissions to corruption inmates. Based on the results of research and discussion obtained by the author field on the implementation of Government Regulation No. 99 of 2012 in terms of granting remission of the inmates of criminal acts of corruption such as special crimes corruption inmates, terrorism, drugs, crimes against state security, gross human rights violations, and transnational organized crime other, which is set in the Government Regulation No. 99 of 2012 on the second change over Government Regulation No. 32/1999 on terms and ordinances the implementation of the right of the prisoners of the penitentiary. It's a dilemma because the penal system does not distinguish between common criminal acts with special inmates of all inmates using the system penalization, with the provisions of the minister is contrary to correctional system, unless there is an improvement to the law system of social system.The conclusions and suggestions in the thesis are those that can be given by the author is the Implementation of PP No. 99 Year 2012 in the provision of remissions for corruption inmates must meet the conditions set forth in Article 34 that have been described above. Amendment to Government Regulation No. 99 of 2012 remains there is coordination and cooperation between law enforcement agencies meeting or trial of TPP head of DG Correctional. All the prisoners are there in Penitentiary have equal rights and remission has been regulated in Article 14 of Law Number 12 Year 1995 concerning the system correctional. Suggestions in the thesis is Even if there is granting remissions for special criminal inmates (extraordinary) such as corruption, terrorism, narcotics, gross violation of ham, must be selective again its implementation and Law Number 12 Year 1995 must be changed or in revise again with existing regulations to avoid gaps or polemic in its implementation