Penyebarluasan Video Porno Ditinjau Dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan )

Teknologi diyakini sebagai alat pengubah. Sejarah membuktikan evolusi teknologi selalu terjadi sebagai tujuan atas hasil upaya keras para pemikir yang ada pada gilirannya temuan teknologi tersebut diaplikasikan untuk memperoleh kemudahan da1am aktivitas kehidupan dan selanjutnya memperoleh manfaat dari padanya. Mereka yang mampu memiliki teknologi menjadi penerima manfaat (beneficiaries) teknologi, sedangkan yang tidak mampu berada pada lingkungan luar penerima manfaat teknologi. Pada penelitian ini diajukan permasalahan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran video porno melalui media elektronika dan bagaimana upaya pemberantasan tindak pidana video porno melalui media elektronika. Secara etimologi, pornografi berarti suatu tulisan yang berkaitan dengan masalah-masalah pelacuran dan tulisan itu berkebanyakan berbentuk fiksi atau cerita rekaan yang meterinya diambil dari fantasi seksual, pornografi biasanya tidak memiliki plot dan karakter, tetapi memiliki uraian yang terperinci mengenai aktivitas seksual, bahkan sering dengan cara berkepanjangan dan kadang-kadang sangat menantang. Burahman Hakim menyatakan bahwa, ledakan informasi dan perkembangan teknologi informasi yang terjadi membawa perubahan dalam masyarakat saat ini, bahwa peradaban yang pernah dan sedang dijalani oleh umat manusia Selain faktor mencari keuntungan maka faktor lainnya yang menjadi penyebab penyebaran video porno adalah untuk mencari sensasi, dendam atau faktor ingin merusak karir seseorang. Proses penyidikan oleh penyidik terhadap pelaku penyebaran video porno melalui media elektronika ini adalah dilakukan melalui adanya laporan atau pengaduan dari anggota masyarakat tentang telah terjadinya suatu perubahan pidana berupa penyebaran video porno melalui media elektronika. Namun demikian dalam proses penyidikan mendapatkan permasalahan yaitu kurangnya saksi yang menyaksikan secara sendiri kasus menyebarkan video porno melalui media elektronika, sehingga penyidik terkadang mengolah kasus menyebarkan video porno hanya semata-mata berdasarkan pandangan dari saksi korban dan juga saksi ahli. Dalam hal pertanggungjawaban terhadap penyebaran video porno yang menggunakan media elektronika diatur dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. pengaduan dari anggota masyarakat tentang telah terjadinya suatu perubahan pidana berupa penyebaran video porno melalui media elektronika. Namun demikian dalam proses penyidikan mendapatkan permasalahan yaitu kurangnya saksi yang menyaksikan secara sendiri kasus menyebarkan video porno melalui media ektronika, sehingga penyidik terkadang mengolah kasus menyebarkan video porno hanya semata-mata berdasarkan pandangan dari saksi korban dan juga saksi ahli. Dalam hal pertanggungjawaban terhadap penyebaran video porno yang menggunakan media elektronika diatur dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi