Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Terhadap Kekayaan Negara yang Dipisahkan

Tindak pidana Korupsi di Indonesia pada saat ini sudah menjadi fenomena yang mencemaskan, dengan kualitas yang semakin sistimatis di setiap strata lembaga-lembaga pemerintahan maupun dalam kehidupan bermasyarakat karena menurut hipotesis Durkheimian yang mengkaji sebab-sebab korupsi mengatakan bahwa transformasi masyarakatlah salah satu yang menjadi penyebab merosotnya moralitas indikator yang sangat terasa dari perkara korupsi yang kini merajalela terlihat dari rendahnya kualitas pelayanan publik, rendahnya kualitas sarana dan prasarana yang dibangun pemerintah, terjadinya inefisiensi dan tidak efektifnya pengelolaan sumber daya yang menjadi kebutuhan publik oleh Badan-badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebabkan makin meningkatnya beban yang harus ditanggung masyarakat. Keppres Nomor 18 Tahun 2000, telah menyimpulkan, bahwa kerangka legal dalam praktek pelelangan pemerintah yang disajikan dalam Keppres tersebut justru membuka peluang yang besar bagi KKN. Sistem peralihan tanah bekas HGU yang dikembangkan dalam Keppres ini bersifat transparan, adil/ tidak diskriminatif dan bertanggung jawab. Namun yang terjadi adalah kebalikannya, misalnya proses pelaksanaan pelelangan yang sifatnya tertutup. Artinya mekanisme proses pelelangan berdasarkan Keppres tersebut hanya mengatur hubungan dua pihak saja yaitu antara pihak pemerintah (user) dan pihak swasta (provider). Dengan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, dalam penelitian ini diajukan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana bentuk-bentuk penyimpangan dalam peralihan tanah bekas HGU Pemerintah? (2) Bagaimana praktek dan modus operandi tindak pidana korupsi dalam peralihan tanah bekas HGU Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, (3) Bagaimanaaspek-aspek hukum pembuktian dalam penanganan tindak pidana korupsi dalam peralihan tanah bekas HGU di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, karena mengutamakan tinjauan dari segi peraturan hukum yang menyangkut dengan undang-undang tindak pidana korupsi. Dengan metode penelitian yang demikian dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan : (1) Upaya Penegakan Hukum dalam Penanganan ini diperoleh peralihan tanah bekas HGU di Kabupaten Deli Serdang yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagai diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 ayat (1) KUH -Pidana, (2) Praktek dan modus operandi tindak pidana korupsi dalam peralihan tanah bekas HGU Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dilakukan dengan variasi yang beragam, sistem penunjukkan langsung, penggunaan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, (3) Aspek-aspek hukum pembuktian dalam penanganan tindak pidana korupsi dalam peralihan tanah bekas HGU di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah sesuai dengan pemenuhan unsur-unsur materil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Atas dasar bukti-bukti tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan hukuman penjara dan denda kepada para terdakwa