Analisis Independensi Pemeriksa di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil)

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah merupakan fungsi terakhir dari manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mana hal ini adalah suatu kegiatan untuk memperoleh keyakinan bahwa pelaksanaan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Pengawasan ini dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang berada dibawah kepala daerah dan diharapkan mampu independen dari pengaruh pihak manapun. Kegiatan pengawasan pada dasarnya membandingkan kondisi yang ada dengan yang telah direncanakan. Bila ternyata ditemukan adanya penyimpangan/ hambatan, maka harus segera diambil tindakan koreksi. Pengawasan dilakukan dengan tujuan agar tercipta pemerintahan yang bersih dan transparan. Konsep otonomi daerah dan pemerintahan yang bersih, termasuk konsep good governance merupakan rangkaian konsep yang semuanya bermuara pada peningkatan aparatur melalui percepatan partisipasi masyarakat, termasuk didalamnya aspek pengawasan. Menjalankan tugas pengawasan tidak terlepas dari pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP. Sebagai seorang pemeriksa/ auditor harus menjalankan fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Mengingat pentingnya tugas yang diemban oleh pemeriksa/ auditor inspektorat, maka diperlukan kepastian bahwa tugas dan fungsi yang diemban dapat dijalankan dengan baik. Keahlian dan kecakapan teknis untuk melakukan pemeriksaan tentunya merupakan suatu hal yang sangat signifikan dalam menjalankan tugas itu, namun demikian hal tersebut tidak cukup untuk memastikan bahwa pelaksaan tugas telah dilakukan dengan baik. Berbagai aspek harus dipenuhi seorang auditor/ pemeriksa agar hasil pekerjaannya memberikan suatu dampak yang maksimal bagi unit yang diperiksanya. Hal- hal tersebut misalnya independensi, pemahaman terhadap operasional lembaga yang diperiksa, kejujuran dan lain sebagainya