Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Bendahara (Studi Putusan Hakim Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn)

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang tidak dapat dilepaskan dari masalah Negara, pejabat Negara ataupun orang-orang yang mempunyai kedudukan terhormat di dalam masyarakat. Peristiwa hukum tindak pidana korupsi diwilayah hukum Sumatera Utara yang dilakukan oleh Bangun Sihite mantan bendahara Dinas tenaga kerja Balige. Dakwaan Jaksa penuntut Umum dalam perkara ini terhadap terdakwa Bangun Sihite yakni pasal 2 ayat (1) pasal 3 dan pasal 18 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, dimana unsur “Memperkaya diri sendiri” dan terdakwa telah merugikan keuangan negara. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana korupsi dalam hukum di Indonesia. 2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi tindak pidana korupsi di Pemerintahan 3. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh Hakim dalam kasus tindak pidana korupsi pada putusan Hakim Nomor 46/Pid.Sus- TPK/2016/PN-Mdn?. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menitikberatkan pada penelitian terhadap bahan kepustakaan (library research). Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pengaturan tindak pidana korupsi dalam hukum di Indonesia diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan: 20 Tahun 2001. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi tindak pidana korupsi di Pemerintahan adalah dengan upaya tindakan represif dan upaya preventif. Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam penelitian ini Pasal 3 Undang-undang 20 Tahun 2001. Saran Diperlukan adanya penanaman nilai-nilai moral terhadap insan-insan pemerintahan yang secara berkelanjutan dan juga penguatan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi di pemerintahan dan peningkatan SDM yang berkualiatas.Corruption is one of the offenses that can not be separated from the problems of the State, State officials or persons who have a respectable position in society. Corruption criminal law incidents in North Sumatra legal territory conducted by Bangun Sihite former treasurer of Balige Labor Office. The Public Prosecutor's indictment in this case against the defendant Bangun Sihite, namely Article 2 paragraph (1) of Article 3 and Article 18 of Law Number 31 Year 1999 as already amended by Law of the Republic of Indonesia Number 20 Year 2001 regarding the amendment to Law of RI Number 31 Year 1999 on the Eradication of Corruption Jo. Article 55 paragraph (1) to the 1 Criminal Code, where the element of "Enriching yourself" and the defendant has been detrimental to the state finances. The problem in this thesis is 1. How is the legal arrangement of criminal acts of corruption in law in Indonesia. 2. How is the effort taken to overcome corruption in Command 3. How is the judge's legal consideration in the case of corruption in Judge's decision No. 46 / Pid.Sus-TPK / 2016 / PN-Mdn? The method used is normative legal research, research conducted with emphasis on research on library materials (library research). As for the conclusion in this research is the regulation of corruption in law in Indonesia is regulated in the provisions of legislation: 20 Year 2001. Efforts made to overcome corruption in the Government is the effort of repressive measures and preventive efforts. Legal considerations by the Judge in this study Article 3 of Law 20 of 2001. Suggestions There is a need for a growing moral values for sustainable governmental bodies as well as strengthening law enforcement for corruption in government and increasing human resources