Seiring dengan berkembangnya kehidupan perekonomian dan sosial budaya masyarakat suatu Negara, peran serta Notaris sebagai Pejabat Umum menempati posisi yang penting terutama ditengah kehidupan bisnis yang makin maju, yaitu yang berhubungan dengan pembuatan akta-akta dan tugas-tugas lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan bagi seorang notaris. Sehubungan dengan adanya pengawasan agar notaris dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai notaris sesuai dengan seluruh peraturan yang berlaku yang mengatur tentang Jabatan Notaris. Pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini yaitu mengenai fungsi dan peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Deli Serdang serta pelaksanaan pengawasan oleh ajelis Pe...
Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana y...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tugas dan kewenangan Pejabat Umum Notaris dan ba...
Majelis Kehormatan Notaris adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang...
PENEGAKAN HUKUM OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS TERHADAP PELANGGARAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS (...
PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG TETAP MENJALANKAN...
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tugas dan fungsi majelis pengawas daerah dalam me...
Notaris sebagai salah satu profesi hukum yang menjalankan sebagian kekuasaan Negara dibidang hukum p...
Notaris dalam menjalankan jabatan dan tugasnya sebagai pejabat umum harus memiliki rasa tanggung jaw...
Notaris adalah pejabat umum yang berhak untuk membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang pal...
Notaris ditugaskan sebagai pejabat umum yang membuat akta di mana akta yang dikeluarkan oleh notaris...
Dalam penulisan skripsi inil, penulis mengambil judul : Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (Efektif...
PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS PENGGANTI DI KOTA PADANG (Rahn...
Jabatan Notaris diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang N...
Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonsia menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Prinsi...
Notaris melaksanakan tugas harus sesuai dengan Kode Etik sebagai Notaris.Dalam menjalakan tugas dan ...
Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana y...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tugas dan kewenangan Pejabat Umum Notaris dan ba...
Majelis Kehormatan Notaris adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang...
PENEGAKAN HUKUM OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS TERHADAP PELANGGARAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS (...
PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG TETAP MENJALANKAN...
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tugas dan fungsi majelis pengawas daerah dalam me...
Notaris sebagai salah satu profesi hukum yang menjalankan sebagian kekuasaan Negara dibidang hukum p...
Notaris dalam menjalankan jabatan dan tugasnya sebagai pejabat umum harus memiliki rasa tanggung jaw...
Notaris adalah pejabat umum yang berhak untuk membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang pal...
Notaris ditugaskan sebagai pejabat umum yang membuat akta di mana akta yang dikeluarkan oleh notaris...
Dalam penulisan skripsi inil, penulis mengambil judul : Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (Efektif...
PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS PENGGANTI DI KOTA PADANG (Rahn...
Jabatan Notaris diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang N...
Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonsia menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Prinsi...
Notaris melaksanakan tugas harus sesuai dengan Kode Etik sebagai Notaris.Dalam menjalakan tugas dan ...
Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana y...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tugas dan kewenangan Pejabat Umum Notaris dan ba...
Majelis Kehormatan Notaris adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang...