Alih Status Izin Tunggal Orang Asing Yang Melakukan Perkawinan Campuran Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Orang Asing (OA) telah menjadi fenomena tersendiri di Indonesia. Tren peningkatan jumlah wanita atau pria WNI yang menikah dengan OA pun menunjukan angka yang signifikan. Perkawinan campuran merupakan hal yang umum di masyarakat Indonesia terutama di kota besar seperti Jakarta, Bali dan Batam. Terkait hal tersebut, permasalahan yang timbul yakni terkait status keimigrasian yang melekat pada orang asing yang kemudian menikah dengan Warga Negara Indonesia pun mengalami perubahan. Perubahan itu mengenai alih status keimigrasian orang asing yang menikah dengan Warga Negara Indonesia. Dalam alih status keimigrasian orang asing, terdapat beberapa proses dan prosedur sesuai dengan ketentuan dan peraturan keimigrasian yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bentuk penyimpangan dari perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, mengetahui status Keimigrasian bagi orang asing yang melakukan perkawinan campuran dengan Warga Negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta memberikan gambaran mengenai dampak alih status keimigrasian pasangan perkawinan campuran terhadap status izin keimigrasian anak. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris. Sifat penelitian dalam penulisan hukum ini adalah bersifat deskriptif analitis. Jenis datanya berupa data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang gejala dan fakta yang terdapat dalam implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terhadap Orang Asing yang melakukan perkawinan campuran dengan warga negara Indonesia di wilayah lndonesia dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan. Hasil penelitian menunjukan bahwa orang asing yang melangsungkan perkawinan campuran dapat melakukan alih status izin keimigrasiannya yakni dari Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas maupun Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap. Bagi pasangan perkawinan campuran yang memiliki anak, dan anak tersebut memilih kewarganegaraan asing ketika mereka telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, maka mereka berhak untuk langsung mendapatkan Izin Tinggal Tetap dan dapat bekerja di Indonesia. Anak tersebut tidak perlu lagi melakukan proses alih status izin keimigrasian. Namun bagi anak dari duda/janda orang asing yang kawin dengan warga negara Indonesia atau anak angkatnya dapat diberikan Izin Tinggal Terbatas dan dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan/atau keluarganya. Selain itu terdapat pula penyimpangan dalam pelaksanaan perkawinan campuran yang dikenal sebagai perkawinan semu. Perkawinan semu dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian merupakan perkawinan dengan tujuan untuk memperoleh dokumen keimigrasian dan/atau memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia.;Intermarriage between Indonesia Citizen (WNI) and foreign Citizen (FC) has become a phenomenon in Indonesia. The trend of an increasing number of women or men, who is married to FC showed significant numbers.This kind of marriage is a common in Indonesia society especially in big cities such as Jakarta, Bali and Batam. Therefore, the issues that arise related to Foreign Citizen immigration status who later married Indonesia citizen experience changes. The change regarding the Foreign Citizen immigration status change who are married to a Indonesian citizen of Indonesia. In the control of immigration status of foreigners, there are processes and procedures in accordance with the provisions of the immigration rules and regulations in force. This research aims to uncover the irregularities of Different Citizenship marriages by law number 6 year 2011 about Immigration, to find out the Immigration status of foreign Citizens who are having a Marriage with different citizenship with Indonesian in accordance with the law number 6 year 2011 about Immigration as well as give you an idea of the immigration intermarriage status change impact toward the children Immigration permit status. Type of this research is the juridical normative legal research and empirical juridical. The nature of research in this law writing is a descriptive analytical. The type of the data is secondary data, consisting of primary legal materials, secondary and tertiary. The technique of data collection is the study of librarianship and interviews. Methods of data analysis is the analysis of qualitative data, then analyzed with descriptive analysis methods so the description can be obtained extensively about symptoms and facts contained in the implementation of law number 6 year 2011 about the immigration law towards Foreign citizens who commit a intermarriage with Indonesian citizen in lndonesia territory and ends with the withdrawal of conclusions using inductive method as the answer to problems that are formulated. The results of this research showed that foreign citizen who make an intermarriage can do the Immigration status change for permit from permit for visit becomes a limited stay permit or permanent stay permit.Intermarriage for couples who have a child, and the child chooses a foreign citizenship when they have reached the age of 18 (eighteen) years, then they are entitled to directly get the Permits anyway and can work in Indonesia. The children no longer need to do the process over immigration permission status. Yet for the children of widower/widow of a foreigner who marries an Indonesian Citizen or adoptive child may be granted a limited stay permit and can work to earn needs of life and/or his family. In addition there are also irregularities in the implementation of an intermarriage that is known as the false marriage. The false marriage in law number 6 year 2011 about Immigration is a marriage for the purpose of obtaining immigration documents and/or obtain the status of citizenship of the Republic of Indonesia