Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Pers (Analisa Terhadap Putusan No.402/PDT.G/2013/PN-MDN

Aktifitas Pers di Indonesia diatur dalam UU Pokok Pers, yaitu Undang Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 1999 sebagai pedoman bagi Pers untuk bersikap tindak dalam menjalankan fungsinya. Pers juga berada dibawah naungan Dewan Pers yang berperan sebagai penengah dalam menyelesaikan permasalahan pers. Dalam prakteknya pers berjalan dengan berbagai macam kepentingan. Ada yang positif, ada pula yang negatif. Perkembangan pers telah pula menciptakan hubungan antara Pers dengan masyarakat secara langsung dan mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Pers saat ini menjadi pedang bermata dua karena, selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kecerdasan bangsa, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif bagi perbuatan melawan hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, permasalahan yang diteliti adalah; 1). Proses penyelesaian sengketa perdata pers berdasarkan UU Pokok Pers, 2). Bentuk sengketa perdata antara pers dengan masyarakat pada putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 402/PDT.G/2013/PN-MDN, 3). Bentuk pertanggung jawaban pers dalam sengketa perdata pada putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 402/PDT.G/2013/PN-MDN. Dengan banyak ditemukannya masalah-masalah mengenai pers yang langsung bersinggungan dengan masyarakat umum, perlu dikumpulkan data dan dilakukan penelitian untuk mendalami dan memahami bagaimana bentuk-bentuk permasalahan tersebut dari sudut pandang hukum dan bagaimana prosedur penyelesaiannya. Teknik pengumpulan data, yaitu penelitian keperpustakaan dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, pendapat para sarjana, peraturan perundang-undangan dan juga bahan-bahan kuliah. Penelitian lapangan dengan mengambil putusan yang diteliti, yaitu putusan NO.402/PDT.G/2013/PN-MDN. Penelitian yang dilakukan akhirnya membuahkan hasil dalam bentuk informasi yang lebih mendalam mengenai sengketa perdata dalam lingkup pers. Antara lain, bagaimana bentuk sengketa perdata antara pers dengan masyarakat umum dan bagaimana bentuk pertanggung jawabannya. Permasalahan pers dapat diselesaikan dengan menggunakan UU Pokok Pers yang akan mengarah pada pemenuhan hak jawab, hak koreksi, serta pelaksanaan kewajiban koreksi. Diharapkan, dengan diberlakukannya UU Pokok Pers dapat menjamin dan melindungi kepentingan hukum semua pihak, baik masyarakat maupun pers itu sendiriPress activity in Indonesia is regulated in the Press Law, which is the Law of the Republic of Indonesia number 40 year 1999 as a guideline for the Press to act in carrying out its functions. The press is also under the auspices of the Press Council, which acts as an intermediary to solving press problems. In practice the press runs with a variety of interests. Some are positive, some are negative. The development of the press has also created relations between the Press and the community directly and affects social, economic and cultural conditions. The press is now a double-edged sword because, in addition to contributing to improving the welfare, intelligence of the nation, and human civilization, it is also an effective means of acting against the law. Based on the above background, the problems studied are; 1). The process of settling civil disputes based on the Press Law, 2). The form of civil disputes between the press and the public in Medan District Court decission number 402/PDT.G/2013/PN-MDN, 3). The form of press accountability in civil disputes in Medan District Court decission number 402/PDT.G/2013/PN-MDN. With the discovery of many problems regarding the press that directly intersect with the general public, it is necessary to collect data and conduct research to explore and understand how these problems form from a legal perspective and how to resolve them. Data collection techniques, that is library research by conducting research on various reading sources, opinions of scholars, laws and regulations as well as lecture materials. Field research by taking the decisions examined, which is the Court decission number 402/PDT.G/2013/PNMDN.The research finally produced results in the form of more in-depth information about civil disputes within the scope of the press. Among other things, what forms of civil disputes between the press with the general public and what forms of their accountability. Press problems can be solved using the BasicPress Law which will lead to the fulfillment of the right of reply, the right of correction, and the implementation of the obligation of correction. Hopefully, the enactment of the Basic Press Law can guarantee and protect the legal interests of all parties, both the community and the press itsel