Tinjauan Yuridis Perubahan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Dalam Konstitusi Indonesia

Penyelenggaraan Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar, yang pertama kali disahkan berlaku sebagai konstitusi Negara Indonesia dalam sidang panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, dan telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, perubahan yaitu pada tahun 1999, perubahan kedua tahun 2000, perubahan ketiga tahun 2001, perubahan ke empat pada tahun 2002. Undang-Undang 1945 tersebut sekarang sudah mengalami empat kali perubahan , Undang-Undang dasar amandemen yang keempat yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana perubahan sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia setelah perubahan UUD 1945 terutama dalam hal kewenangan lembaga eksekutif , legislatif, dan yudikatif. Metode penelitian yang dengan penelitian keputusan ( library research) yaitu metode dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis. Penelitian lapangan (Field Research) yaitu dengan melakukan wawancara kelapangan pada LSM Pusat Sudi Pancasila dan Kenusantaraan. Sejak Proklamasi Kemerdekaan, indonesia sudah berapa kali mengubah Konstitusi dan akhirnya kembali pada UUD 1945. Sesudah itu dilakukan lagi perubahan (amandemen) sebanyak 4 kali dalam kurun waktu 4 tahun, dari tahun 1999-2002. Perubahan ini membawa perubahan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia