Implementasi Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Medan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berkewajiban menyediakan, memberikan dan menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik. KPU Medan salah satu lembaga yang menjalankan Undang-Undang tersebut dengan membuat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 tahun 2015 tentang pejabat pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan KPU. Tetapi masih ada masalah atau kendala dalam implementasi kebijakan yaitu informasi-informasi yang diberikan situs KPU Medan tidak semua nya ada, serta para staff yang bertugas sebagai PPID masih belum bisa memahami tupoksi mengenai pelayanan informasi, dan fasilitas yang diberikan oleh KPU RI seperti laman portal masih bermasalah. Implementasi kebijakan yang digunakan yaitu teori Edward III dengan melihat 4 indikator (komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi) serta menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian membuktikan masih belum sempurnanya implementasi kebijakan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di KPU Medan dikarenakan belum adanya pejabat khusus yang melayani masyarakat, belum adanya pelatihan khusus untuk melayani masyarakat dan belum memahami isi dari PKPU. Dalam segi komunikasi KPU cukup bagus dalam mensosialisasikan PPID seperti adanya spanduk, baliho, dan mempromosikannya melalui sosial media.The General Elections Commission (KPU) as one of the Non-Ministerial Government Agencies as stipulated in Law Number 14 Year 2008 on Public Information Openness is obliged to provide, deliver and publish Public Information under its authority to the Public Information Applicant. Medan Election Commission one of the institutions that run the Law by making the General Elections Commission Regulation (PKPU) No. 1 of 2015 on information service and documentation officials within the KPU. But there are still problems or obstacles in the implementation of the policy that the information provided KPU Medan site is not all there, and the staff who served as PPID still can not understand tupoksi about information services, and facilities provided by the KPU RI as portal page is still problematic. Implementation of the policy used is Edward iii theory by looking at 4 indicators (communication, resources, disposition, bureaucratic structure) and using qualitative methods. The result of the research proves that the implementation of policy of information service and document management in KPU Medan is due to the absence of special officials serving the society, there is no special training to serve the community and not yet understand the content of PKPU. In terms of communication KPU is good enough in disseminating PPID like a banner, billboards, and promote it through social media