Perlindungan Hak-Hak Pekerja/Buruh Dalam Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan

Suatu hubungan kerja tidak selamanya berjalan lancar dan mulus karena sewaktu-waktu bisa berakibat timbulnya pemutusan hubungna kerja, dampak yang penting dari suatu pemutusan hubungan kerja ini apakah hak-hak perkerja/buruh sudah terlindungi. Perumusan masalah adalah bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hak-hak pekerja/buruh apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, bagaimana pertimbangan hakim untuk dikabulkannya pemutusan hubungan kerja dan bagaimana Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan mengimplementasikan hak-hak pekerja/buruh tersebut apabila terjadi pemutusan hubungan kerja melalui putusannya. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif, sifat penelitian bersifat deskriptif analisis, sumber data penelitian diperoleh dari bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan perturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan seperti buku-buku, karangan ilmiah, dan bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberi pentunjuk terhadap bahan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, jurnal, artikel, majalah. Data diperoleh dari studi kepustakaan dan strudi lapangan (wawancara) dan dianalisis secara kualitatif yaitu mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan dengan ketentuan-ketentuan dan asas-asa hukum terkait lalu ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu bertolak dari suatu proporsi umum yagn kebanarannya telah diketahui menajdi suatu kesimpulan bersifat khusus. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perselisihan hubungan industrial mengacu pada Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), seperti dalam perkara PHI No.37/G/2013/PHI.Mdn dan No.23/G/2013/PHI.Mdn. Berdasarkan hasil pemeriksaan perkaranya di depan persidangan yang didasarkan atas bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, hakim berdasarkan keyakinannya memberi keputusan agar pengusaha membayr hak-hak pekerja/buruh, dalam putusan ini telah terakomodir sebahagian hak-hak pekerja/buruh jika terjadi pemutusan hubungan kerja. Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan harus didukung oleh peraturan pemerintah dan peraturan derah yang saling bersinergi, agar pada penegak hukum lebih meningkatkan lagi pengetahuannya tentang ketengakerjaan dan agar Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang Peyelsaian Perselisihan Hubunan Industrial lebih disosialisasi lagi terutama kepada pekerja/buruh.Employment does not always run smoothly because at any time termination of employment can occur. The problem is whether with the termination of employment the workers’ rights can be protected or not. The problems of the research could be formulated as follows: how about the regulation on the protection for the workers’ rights if the termination of employment occurred, how about judges’ consideration in the approval of the termination of employment, and how about Industrial relations justice in the District Court, Medan, implemented the workers’ rights when the Court reached a verdict on the termination of employment. The used judicial normative and descriptive analysis approaches. The source of data were tertiary data which were related to legal provisions, secondary data which were related to books and scientific writings, and tertiary data such as dictionaries, law dictionaries, journals, articles, and magazines. The data were gathered by conducting library research and field study (interviews) and analyzed qualitatively in which the gathered data were observed, connected to the related principles, and drew a conclusion deductively: from general to specific. Judges’ consideration in handing down a ruling in industrial relations was referred to Law No. 13/2003 on Manpower and Law No. 2/2004 on PPHI (Dispute Settlement of Industrial Relations)such as in the cases of PHI No. 37/G/2013/PHI.Mdn and No. 23/G/2013/PHI.Mdn. Based on the result of the hearing which was based on evidence and witnesses brought forward by the litigants, the judge convinced that the employer had to pay for his workers’ rights; therefore, this ruling has accommodated a part of the workers’ rights when there is a termination of employment. Law No. 13/2003 on Manpower should be supported by the government and local synergic regulations. Law enforcement should improve their knowledge of manpower, and Law No. 13/2003 on Manpower and Law No. 2/2004 on Dispute Settlement in Industrial relations should be socialized, especially to workers