Tinjauan Hukum terhadap Kedudukan Polri dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Kasus di Polda Sumatera Utara)

Pembahasan skripsi ini tentang pandangan hukum atas kekuasaan yang diberikan kepada Polri dalam melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan KUHAP sebagai landasan yuridis bagi proses beracma dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah Bagaimana kredibilitas Polri dalam penegakan hukum di bidang tindak pidana lingkungan hidup dan bagaimana aspek hukum kewenangan Polri sebagai penyidik menurut KUHAP dan UU No. 2 Tahun 2002 di bidang tindak pidana lingkungan hidup. Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Kepolisian Sumatera Utara. Hasil penelitian dan analisis menjelaskan Polri mempunyai yang cukup kredibilitas dalam penegakan hukum di Indonesi4 salah satu fungsinya adalah sebagai aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan di bidang tindak piciana di bidang lingicungan hidup. KUHAP tidak memberikan kewenangan penuh kepada Polisi sebagai penyidik namun dengan adanya UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Repubiik Indonesia maka kewenangan kepolisian sebagai penyidik termasuk dalam penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup memiliki identifikasi dan dasar hukum yang kuat. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam menjalankan wewenang Polri sebagai penyidik tindak pidana di bidang lingkungan hidup adalah perilaku dari anggota Polri tersebut yang bertindak di luar batas kewajaran dan kewenangannya serta kebudayaan masyarakat yang menganggap berurusan dengan polri berarti menambah nermasalahan baru. Penelitian ini juga menyarankan hendaknya diambil langkah kebijaksanaan khususnya penerapan manajemen partisipasi dalam menunjang tatanan kerja polri sebagai penyidik tindah pidana di bidang lingkungan hidup, yang mengikut sertakan tokoh masyarakat, politikus, pemuda dan mahasiswa, cendekiawan dan juga komponen mayarahat lainnya, sehingga Polri tidak saja mewujudkan kepentingan organisasinya tetapi juga kepentingan masyarakat luas. Kebijaksanaan terhadap pengaturan khususnya peningkatan kesejahteraan polisi hendaknya dapat diperhatikan sehingga paiing tidak dapat mengurangi jumlah polisi nakal di negara ini