Implementasi Kebijakan Qanun No. 01 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Kabupaten Aceh Tenggara

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) adalah perangakat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang mempunyai tugas dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang penerbitan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (SIMB) yang di laksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Rendahnya kualitas pelayanan di Kantor Pelayan Perizinan Terpadu Satu pintu saat ini mendorong Pemerintah untuk segera memperbaiki kualitas pelayanannya, apalagi yang berhubungan dengan pelayanan perizinan yang dicitrakan sebagai pelayanan yang berbelit-belit, sulit diakses, dan memiliki prosedur yang sangat rumit serta tidak adanya kepastian waktu dan keterbukaan biaya pelayanan yang dibutuhkan. Atas dasar itulah, Kantor Pelayan Perizinan Terpadu Satu Pintu segera menerapkan pola pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang lebih baik. secara transparan dan tidak berbelit-belit. Serta menerbitkan biaya pengurusan sesuai perosedur yang telah di tetapkan di kantor KP2TSP tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Tentang Izin Mendirikan Bangunan Dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tenggara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisa data kualitatif. Narasumber/key informan dalam penelitian ini adalah pejabat serta pegawai dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tenggara sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara (tanya jawab) secara lisan pada dua orang atau lebih, wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang hanya membuat garis besar yang akan ditanyakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kantor paleyanan perizinan terpadu satu pintu sudah dengan baik memberikan pelayanan kepada masyarakat Aceh Tenggara hal ini di buktikan dari hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti. Dimana hanya terletak pada kurangnya jumlah pegawai yang ada tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang ingin mendapatkan pelayanan yang maksimal dan cepat.Office Services One Stop is a device area as executor element that has the task of local governments in performing general governance and development in the field of issuance of building permits (SIMB) are implemented in accordance with the regulations and legislation in force.The low quality of service in the Office waiter Integrated Licensing One door is now encouraging the Government to immediately improve the quality of its services, especially related to the licensing service that is imaged as a service that is convoluted, difficult to access, and has a very complicated procedure and the lack of certainty of time and openness service charge required. On this basis, the Office Waiter One Stop immediately implement a licensing service one stop better. transparent and straightforward. And issue the appropriate procedure for the processing fee has been set at the KP2TSP office. This study aims to determine how the implementation details Building Permit And Permits Mnedirikan Services Office Building In One Stop Southeast Aceh district. The method used in this research is descriptive method with qualitative data analysis. Speakers / key informants in this study were officers and employees of the Office of Licensing Services One Stop Southeast Aceh Regency as many as 10 people. Data collection techniques in this study are primary data and secondary data. Engineering field research conducted by interview (question and answer) orally in two or more persons, interviews used is an unstructured interview is an interview that only the outline will be requested. Results of this study indicate that a single integrated licensing paleyanan office door has been properly provide services to the people of Aceh Tenggara it is proved from interviews undertaken by researchers. Where only lies in the lack of the number of employees that is not proportional to the number of people who want to get the maximum service and fast