Penerapan Standard Operating Procedures (SOP) dan Kebijakan Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan II dalam Proses Penerbitan SP2D Belanja Pegawai yang Bersumber dari Aplikasi GPP

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan II yang berjumlah 33 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan II yaitu 33 orang dikarenakan jumlah populasi dalam penelitian tersebut tidak lebih dari 100 orang. Sedangkan teknik pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan menggunakan kuesioner, wawancara,dokumentasi dan observasi. Dari hasil observasi, wawancara, penyebaran kuesioner, dan melihat dokumentasi yang ada di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan II didapatkan bahwa kinerja pegawai Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan II adalah baik. lni dapat dilihat dari Standard Operating Procedures (SOP) yang diterapkan, aspek tingkat kemampuan pegawai, pola penempatan, pola pengambilan keputusan, disiplin kerja pegawai, tingkat pengawasan, kondisi sarana dan prasarana penunjang kerja, kondisi tempat bekerja pegawai, dan aplikasi pendukung, salah satunya adalah Aplikasi Gaji PNS Pusat (Aplikasi GPP). Sedangkan kebijakan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan II dalam meningkatkan kinerja pegawainya adalah dengan meningkatkan kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan yang prima kepada Satuan Kerja (Satker). Akhirnya penulis dapat menyimpulkan bahwa Standard Operating Procedures (SOP) dan Kebijakan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan II dapat meningkatkan kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan yang prima kepada Satuan Kerja (Satker). SOP dan kebijakan yang sudah terlaksana dengan baik ini perlu ditingkatkan di masa yang akan datang agar tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan II sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara dapat tercapai sesuai dengan visi dan misi organisasi yang telah dirumuskan