Analisis Terhadap Kewenangan Penyitaan Harta Kekayaan Wajib Pajak Ooeh Juru Sita Pajak (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur)

Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa mengatur ketentuan tentang tata cara tindakan penagihan pajak yang berupa penagihan seketika dan sekaligus, pelaksanaan Surat Paksa, penyitaan, pencegahan, dan atau penyanderaan, serta pelelangan. Penagihan pajak berupa pelaksanaan penyitaan adalah sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa akibat pajak yang harus dibayar tidak dilunasi 2x24 jam sesudah tanggal pemberitahuan dengan pernyataan dan penyerahan surat paksa kepada penanggung pajak. Dalam menjalankan tugasnya Juru Sita Pajak Negara kerap mengalami kendala dalam proses penagihan pajak maupun penyitaan harta kekayaan wajib pajak. Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah bagaimana pelaksanaan kewenangan juru sita pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dalam melakukan penyitaan harta kekayaan wajib pajak yang tidak membayar hutang pajaknya di KPP Pratama Medan Timur, dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan wajib pajak terhadap penyitaan yang dilakukan kantor pelayanan pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat preskriptif analitis, dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum (Statute Approach). pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan sebagai data penunjang digunakan wawancara dengan informan dan narasumber. Data-data yang diperoleh kemudian diolah, dianalisis dan ditafsirkan secara logis, sistematis dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan kewenangan Jurus Sita Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak yaitu melaksanakan penyitaan dan penyanderaan, selain itu Juru Sita Pajak juga diberi kewenangan antara lain memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (3) UndangUndang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Dalam melaksanakan tugasnya, Juru Sita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian yang membidangi hukum dan perundangundangan, Pemerintah Daerah setempat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain, tetapi hal ini hanya bersifat insidental saja, maksudnya apabila diperlukan barulah Jurusita Pajak dapat meminta bantuan. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan oleh wajib pajak terkait penyitaan yang dilakukan oleh kantor pajak terhadap harta bendanya adalah berupa gugatan atas surat paksa, sita dan lelang serta sanggahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada Pejabat terhadap Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, Pengumuman Lelang dan Surat Penentuan Harga Limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan, upaya lainnya berupa melakukan pelunasan hutang pajak tersebut sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, selain itu sebelum dilakukannya sita oleh juru sita pajak, wajib pajak dapat mengajukan keberatan, banding dan peninjauan kembali kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir oleh UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 (KUP).Law Tax Collection Letter Forced set provisions regarding the procedure for tax collection action in the form of billing immediately and at the same time, the implementation of the Forced Letter, foreclosure, prevention, and or hostagetaking, as well as auctions. Billing tax foreclosure in the form of implementation is as follow up of the implementation of tax collection forced letter as a result of the tax due is not paid 2x24 hours after the date of notification by the statement and forced submission letter to the insurer taxes. In performing its duties Spokesperson State Tax bailiff often encounter obstacles in the process of tax collection as well as the confiscation of the wealth of the taxpayer. Problems studied in this thesis is how the exercise of authority bailiff taxes on the Tax Office Pratama East Medan to expropriate the wealth of taxpayers who do not pay the debt tax on STO East Medan, and remedy what can be done taxpayer against foreclosure do the tax office. The method used is a normative law research that is prescriptive analytical, with the approach of legislation and the principles of law (Statute Approach). Data collection is done by using secondary data and as the supporting data used interviews with informants and informant. The data obtained is then processed, analyzed and interpreted logically, systematically using deductive reasoning. The survey results revealed that the exercise of authority Kick Bailiff Taxes Tax Office Pratama East Medan is based on the legislation in the field of taxation, namely the seizure and hostage-taking, in addition Savior Bailiff Tax is also authorized, among others entered and checked all the rooms including the open closet , drawers, and other places to find objects confiscated at the place of business, in the domicile, or residence Insurer Tax, or in other places that can be assessed as a storage object seized it in accordance with the provisions contained in Article 5 (3 ) Act No. 19 of 2000 on Tax Collection With Forced Mail. In performing its duties, Speaker Bailiff Taxes may request assistance from the police, judiciary, the Ministry in charge of law and legislation, local government, the National Land Agency, the Directorate General of Sea Transportation, District Court, the Bank or other parties, but these shall only be incidental only, meaning if necessary then the bailiff Taxes can ask for help. While the efforts to be made by the taxpayer related to confiscation by the tax office against his property is in the form of lawsuits over forced letter, seizure and auction and disclaimers as stipulated in Article 37 and Article 38 of Law Number 19 Year 2000 on Tax Collection With Coercion letter, applying for rectification or replacement to officials of the letter of Reprimand or warning letters or another letter similar, Warrant Billing Immediate and Burst, letter Force, Warrant Implement Foreclosure, Warrant Hostage, Auction Announcement and letter of Determination of Price Limit in publication there are mistakes or errors, other efforts in the form of doing the settlement of such tax as provided for in Article 39 of Law Number 19 Year 2000 on tax Collection With Coercion Letter, other than that prior to the seizure by the bailiff taxes, the taxpayer may appeal , appeals and reconsideration to relevant authorities as stipulated in Article 16 and Article 36 of Law No. 6 of 1983 About General provisions and Tax Procedures as amended by Act No. 16 of 2009 (CTP)