Penegakan Hukum pada Terdakwa Tindak Pidana Pemerkosaan dan Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Terhadap Perkara Pidana Nomor: 108/Pid.B/2009/PN Kbj.jo. Nomor:510/Pid/2009/PT-Mdn.jo. Nomor:2519 K/PID.SUS/2009 Mahkamah Agung)

Tindak pidana pemerkosaan dan pencabulan terhadap anak, sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan tidak diberlakukan sebagai tindak pidana khusus, pengaturan khusus tindak pidana ini hanya diberlakukan dalam hal terdakwa adalah seorang anak berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Semenjak diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Pengadilan Anak terhadap setiap perkara pemerkosaan dan pencabulan terhadap anak diberlakukannya undang-undang tersebut, namun faktanya masih saja dipergunakan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada tingkat penyidikan dan penyelidikan bahkan daftar register perkara pidana pada pengadilan pada umumnya dan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada khususnya, padahal ada perbedaan mengenai batasan umur anak ancaman pidana dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga seharusnya para penegak hukum menggunakan sudut pandang yang berbeda untuk melakukan penegakan hukum terhadap terdakwa dalam perkara pemerkosaan dan pencabulan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pandangan ini didasarkan pada perubahan nilai-nilai sosial dan dinamika masyarakat yang hidup dalam tataran subyek hukum sebagai orang yang cakap berbuat dan bertanggungjawab dengan mempergunakan hukum progresif untuk mencapai tujuan penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penegakan hukum pada terdakwa dalam tindak pidana pemerkosaan dan pencabulan terhadap anak dalam perkara pidana Nomor: 108/Pid.b/2009/PN Kbj. jo. Nomor: 510/Pid/2009/PT Mdn. jo Nomor: 2519 KIPID.SUS/2009 Mahkamah Agung dengan menggunakan metode yuridis normatif yang diperoleh dari salinan putusan pidana tersebut, buku-buku terkait dan wawancara terhadap Hakim dan Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Kabanjahe. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa beium ada keselarasan cara memandang tujuan penegakan hukum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hal ini terlihat dari lamanya pemidanaan yang dijatuhkan dan pertimbangan hukumnya yang berbeda-beda.The rape and abuse of the child before the implementation of Act No. 23 of 2003 concerning to Child Protection is regulated by the Criminal Low Code (KUHP) and did not treated as specific crime in which the specific crime only implemented if the accused is a child according to Act No. 3 of 1997 concerning to Children's Court. Since the implementation of act No. 23 of 2002 concerning to the Children's Court, this act is applied in the case of rope and abuse to the child. But in fact, it still apply the articles in Criminal Low Code (KUHP) in the investigation and inquiry even the registration of the crime at the Court generally and the Court in First Instance of Kabanjahe especially, while there is a difference of the age of child and the sentence in Act N o. 23 of 2002 concerning to the Child protection and the Criminal Law Code (KUHP) in which actually, the law enforcer must have a different view point in the low enforcement for the accused in case of the rape and abuse of the child based on Act No. 23 of 2002 concerning to Child Protection. This view point based on the change of the social value and the society dynamic in the law subject as expert who has responsibility by apply the progressive low to achieve the law enforcement. This research aims to study how far the low enforcement for the accused in rape and abuse of child in crime case No. 108/Pid.b/2009/PN.Kbj in connection with Number: 5210/Pid/2009/PT Mdn in connection with Number 2519 K/PID.SUS/2009 Supreme Court by normative juridical method from the copy of the decision, the related books and interview to the Judge and Clerk of Court in Criminal at Court in First instance of Kabanjahe. The results of study indicates that there is not harmonious in the interpretation of the law enforcement in Act No. 23 of 2002 concerning to the Child Protection that indicated by the sentence for the accused and the various or different law consideration