Peran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Medan dalam Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial

Hubungan Industrial adalah suatu sistem atau jasa yang terdiri dari unsur Pengusaha, unsur Karyawan dan Pemerintah yang didasarkan atas nilai-nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/ buruh atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh dalam satu perusahaan. Peran mediator hanyalah membantu para pihak dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak. Dalam penelitian ini peneliti membuat suatu perumusan masalah, antara lain: Bagaimana Pengaturan Dinas Tenaga kerja dalam menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial, Bagaimana Peranan Dinas Tenaga Kerja Kota Medan Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial, Bagaimana Prosedur penyelesaian hubungan industrial Melalui Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan. Pada dasarnya penyelesaian perselisihan industrial melalui mediasi adalah wajib. Manakala para pihak tidak memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau arbiter setelah instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan menawarkan kepada para pihak-pihak yang berselisih. Mediator adalah Pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh menteri yang bertugas. Jenis penelitian adalah penelitian normatif dan empiris. Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Ketenagakerjaan kota Medan. Hasil Penelitian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara merupakan instansi yang mempunyai tugas membantu Gubernur Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas otonomi, tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah/ kewenangan Provinsi, di bidang kesekretariatan, pembinaan dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, perlindungan dan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian serta tugas pembantuan. Hasil Pembahasan Penyelesaian kasus-kasus perselisihan hubungan industrial merupakan masalah yang sangat penting dalam hubungan industrial. Putusan mediasi ditentukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa, dan mediator lebih bersifat membantu para pihak dalam memecahkan masalah-masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Prosedur yang harus dilakukan sebagai berikut : Pengaduan dari masyarakat atau pekerja, Dasarnya yang harus dijalankan bipartite, Mediasi diminta keterangan pekerja dan diminta keterangan perusahaan, PHI (Pengadilan Hubungan Industrial).Industrial relations is a system or service that consists of elements of Employers, employees and government elements based on the values of Pancasila and Constitution of 1945 Republic of Indonesia. Industrial Dispute is the disagreement that resulted The combined opposition between employers or employers and workers / laborers or union for their disputes regarding rights, conflict of interests, labor disputes, and disputes between unions / labor unions in one company. The mediator's role is help the parties by don't decide or impose the view or assessment of the issues during the mediation process takes place to the parties. In this study, researchers created a formulation of the problem, among others:How Setup Labor Department in completing the Industrial Disputes, How does the Department of Labor Role In Resolving Disputes Medan Industrial Relations, How is the settlement procedures of industrial relations through the Labor Department mediator Medan. Basically the settlement of industrial disputes through mediation is mandatory. When the parties do not choose a settlement through conciliation or arbitrator after the government agency responsible for the field of employment offered to the parties of dispute. Employees mediator is the government agency responsible for the field of employment that meets the requirements as set by mediator the minister in charge. This type of research is normative and empirical research. The nature of research used in completing this thesis is descriptive analysis. This research was conducted at the Department of Employment Medan. Research result Dept. of Manpower and Transmigration, Province of North Sumatra is an agency that has task to assist the Governor of North Sumatra in implementing the tasks of autonomy, assistance duties and tasks in the field of manpower and transmigration. Implement the affairs of local government / authority of the province, in the secretarial field, training and employment, industrial relations and labor and transmigration protection and assistance. Discussion result Settlement of cases of industrial disputes is a very important issue in industrial relations. Decision mediation determined by the parties to the dispute, and is more mediators assist the parties in resolving the problems that had been identified previously. The procedure to be carried out as follows: Complaints from the public or workers, which should be run essentially bipartite, Mediation questioned and questioned company workers, IRT (Industrial Relations Tribunal)