Kewenangan Satuan Wanteror Gegana Satbrimob POLDA SUMUT dalam Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Penyerangan Mapolda Sumut)

Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat dan hal tersebut berakibat kerugian kepada masyarakat dan juga negara. Keadaan ini mendasari penelitian tentang kewenangan Satuan Wanteror Gegana Satbrimob Polda Sumut dalam penindakan tersangka tindak pidana terorisme dengan mengadakan penelitian terhadap penyerangan Mapolda Sumut. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: bagaimana kewenangan Satuan Wanteror Gegana Satbrimob Polda Sumut dalam penindakan tersangka tindak pidana terorisme, bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana terorisme dan bagaimana hambatan Satuan Wanteror Gegana Satbrimob Polda Sumut dalam penindakan tersangka tindak pidana terorisme. Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif, atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan kewenangan Satuan Wanteror Gegana Satbrimob Polda Sumut dalam penindakan tersangka tindak pidana terorisme adalah merupakan salah satu tim penindak dalam peristiwa terorisme, dimana tim penindak ini adalah serangkaian upaya paksa yang meliputi penetrasi, pelumpuhan, pengkapan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup terhadap tersangka tindak pidana terorisme. Faktor yang mempengaruhi tindak pidana terorisme adalah adanya persepsi terhadap ketidakadilan distributif, prosedural, dan interaksional yang terjadi di Indonesia, adanya komunitas yang mendukung atau menyuburkan persepsi radikalisme, polarisasi ingroup-outgroup yaitu pelaku terorisme cenderung memiliki bias positif terhadap kelompoknya sendiri (ingroup) dan sebaliknya memiliki bias negatif terhadap kelompok di luar kelompoknya sendiri (outgroup), bias heuristik yang dialami para pelaku tindak terorisme serta kekecewaan terhadap praktik sistem demokrasi. Hambatan dalam penindakan tersangka terorisme yang bersifat eksternal tidak semuanya dapat dilakukan solusi, namun untuk menjawab hambatan eksternal tersebut, Polri khususnya Satuan Wanteror Gegana Satbrimob Polda Sumut tetap melakukan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Polri juga dapat mengatasinya dengan melakukan koordinasi internal dan koordinasi antar instansi terkait lainnya.Terrorism is coordinated attacks aimed at arousing the feeling of terror against a group of people and it results in harm to society as well as to the state. This situation underlies the research on the authority of Wanteror Unit Gegana Sabtrimob North Sumatra Police in the prosecution of terrorism terrorist suspects by conducting research on assault of North Sumatra Mapolda. The issues raised in this research are: how is the authority of Satuan Wanteror Unit gegana Satbrmob Police North Sumatra in the prosecution of terrorism terrorist suspects, how factors affecting the crime of terrorism and how barriers Wanteror Unit Gegana Satbrimob North Sumatra Police in the prosecution of suspects terrorism acts. This research is directed to normative juridical legal research, or doctrine which is also referred to as library research or document study, since more is done on secondary data. The result of the study and discussion explains the authority of Satuan Wanteror Unit Sabtrimob Polda North Sumatra in the prosecution of terrorism suspects is one of the team of actor in the event of terrorism, where the action team is a series of forced efforts covering the penetration, disablement, exposure, search and seizure of evidence shall be conducted on the basis of sufficient preliminary evidence against suspected terrorist acts. Factors affecting the crime of terrorism are the perception of distributive, procedural, and interractional injustices that occur in Indonesia, the existence of communities that support or nourish the perception of radicalism, the polarization of ingroup - outgroup that terrorists tend to have a positive bias towards their own group (ingroup) and vice versa has a negative bias toward groups outside the group itself (outgroup), the heuristic bias experienced by terrorist actors and disillusionment with the practice of democratic systems. Obstacles in the prosecution of terrorism suspects who are external are not all solutions can be done, but to answer the external obstacles, the Police especially Wanteroror Unit Gegana Satbrimob North Sumatra Police continue to perform their duties and functions based on the prevailing laws and regulations while upholding the Human Rights. Police can also cope with internal coordination and coordination among other related agencies