Implementasi Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Studi Tentang Pelayanan KTP-el di Kecamatan Medan Area Kota Medan

Program KTP-el terkesan terburu-buru untuk diimplementasikan dengan bukti adanya pengunduran program sampai pada 31 Desember 2013 karena jumlah penduduk pada saat rekapitulasi tahun 2009 tidak ditargetkan atau di asumsikan sesuai dengan jadwal implementasi program. Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh tim supervisi di daerah pada kegiatan di tahun 2011, khususnya pada perekaman KTP-el, seperti masalah tersendatnya atau putusnya jaringan komunikasi data, rusaknya peralatan perekaman seperti iris scanner, serta masalah lainnya yang menyebabkan terhentinya operasional layanan perekaman KTP-el. Sehingga ada warga yang tidak bisa ikut dalam perekaman KTP-el. Masih banyak warga mengeluh terhadap buruknya pelayanan publik untuk mengurus perekaman KTP-el. Berdasarkan latar belakang perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimanakah Implementasi Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Studi Tentang Pelayanan KTP-el Di Kecamatan Medan Area Kota Medan”. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : Mengetahui Implementasi Pelayanan KTP-el Di Kecamatan Medan Area Kota Medan berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013. Mengetahui hambatan yang dihadapi Kecamatan Medan Area Kota Medan dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 khususnya mengenai Pelayanan KTP-el. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai Implementasi Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Pelayanan KTP-el Di Kecamatan Medan Area Kota Medan, Secara umum pelaksanaan kebijakan pelayanan KTP-el di Kecamatan Medan Area sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, hal ini terlihat dari hampir sebagian besar wajib KTP-el yang menjadi kuota di Kecamatan Medan Area sudah terealisasi terekam KTP-el, namun masih ada juga yang belum terealisasi disebabkan karena jaringan yang masih terganggu di Kantor Camat Medan Area.KTP program-el seem in a hurry to be implemented with evidence retirement program until December 31, 2013 because the population at the time of recapitulation in 2009 are not targeted or assumed in accordance with the schedule of implementation of the program. There are several problems faced by the team supervision in the area in activity in 2011, particularly in the recording KTP-el, such as delays or break issue of data communication networks, the destruction of the recording equipment such as iris scanners, and other problems that cause the cessation of operations of recording services KTP- el. So there are people who can not participate in the recording KTP-el. There are still many residents complain against poor public services to take care of recording KTP-el. Based on the background of the formulation of the problem in this study as follows: "How is implementation of Law No. 24 In 2013 Studies Services KTP-el In the district of Medan Area Medan ". The objectives to be achieved in this research are: Knowing Implementation Services KTP-el In the district of Medan Area Medan based on Law No. 24 Year 2013. Knowing the barriers faced district of Medan Area Medan in the implementation of Law No. 24 In 2013 in particular regarding the Services KTP-el. Based on the research that has been carried out, it can be drawn some conclusions regarding the implementation of Law No. 24 Year 2013 About the Service KTP-el In the district of Medan Area Medan, general implementation of the policy-el ID card service in the district of Medan Area is in conformity with Law No. 24 In 2013, it is visible from most of the compulsory ID card-el the quota in the district of Medan Area already realized recorded KTP-el, but still some are yet to be realized due to a network that was disrupted in Medan Area District Office