Peranan Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Kota Gunungsitoli (Studi Kasus di Polres Nias)

Dalam penegakkan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Indonesia dan khususnya di wilayah hukum Kota Gunungsitoli merupakan hal yang sangat serius, mengingat kejahatan tindak narkoba sebagai extra odineri crime dengan berbagai modus operandi yang dilakukan oleh pelaku. Berdarkan hal tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum mengenai kewenangan penyidik dalam penanggulangan tindak pidana narkoba, dan Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam menyelesaikan tindak pidana narkoba, serta Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di kota Gunungsitoli. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridisdengan analisi data kualitatif yaitu menganalisi data primer dan data sekunder kemudian ditarik kesimpulan dari deduktif ke induktif. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi hasil penelitan dalam tesis ini adalah pengaturan hukum positif mengenai kewenangan penyidik Kepolisian Polres Nias dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum kota Gunungsitoli adalah diatur dalam Pasal 7 s/d Pasal 9 KUHAP, dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 13 s/d Pasal 14, dan UU Narkotika Pasal 73 s/d Pasal 88 menentukan bahwa penyidik kepolisian negara Republik Indonesia dan penyidik BNN (Badan Narkotika Nasional) berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Kendala yang dihadapi oleh penyidik Polres Nias dalam menyelesaikan tindak pidana narkoba di wilayah hukum kota Gunungsitoli adalah kendala faktor internal dari penyidik dan kendala faktor eksternal. Kendala internal adalah kurangnya sarana dan prasarana, terbatasnya biaya operasional, penyidik sering mendapatkan teror yang menjadi saksi dalam persidangan. Sedangkan kendala eksternal dari penyidik adalah informasi atau spionase dari masyarakat sering tidak akurat, sulit menentukan lokasi jaringan tindak pidana narkoba karena pelaku menggunakan teknik ranjau sehingga penyidik sulit untuk melakukan tindak penyelidikan dan penyidikan. Upaya penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh penyidik Polres Nias di wilayah hukum kota Gunungsitoli adalah dilakukan dengan penegakan hukum secara non penal dan penegakan hukum secara penal. Penegakan hukum secara non penal dapat dilakukan dengan langkah-langkah Pre-emtif, dan Preventif. Sedangkan penegakan hukum secara penal dapat dilakukan dengan langkah-langkah Represif (penindankan)In the law enforcement of drug crimes in Indonesia and especially in the jurisdiction of Gunungsitoli City is very serious, considering the crime of acts of drugs as extra odineri crime with various modus operandi performed by the perpetrator. Spread the matter, then the problem in this research is how the legal arrangements regarding the authority of investigators in the prevention of drug crime, and How the constraints faced by investigators in solving drug crimes, and How efforts made by the investigator in the response action Drug crime in the town of Gunungsitoli. This study uses normative research type juridical with qualitative data analysis that is analyzing primary data and secondary data then drawn conclusions from deductive to inductive. Based on this matter, the result of research in this thesis is the positive law arrangement concerning the investigation authority of Nias Police Force in handling of drug crime in Gunungsitoli city law area is regulated in Article 7 s / d Article 9 of KUHAP and Law no. 2 of 2002 on the Police of the Republic of Indonesia in Article 13 s / d Article 14, and Narcotics Law Article 73 s / d Article 88 determines that police investigators of the Republic of Indonesia and investigators of BNN (National Narcotics Agency) are authorized to conduct investigations against abuse and circulation Dark Narcotics and Narcotics Precursor. The obstacles faced by Nias Police investigators in solving drug crime in Gunungsitoli city law are the internal factor constraints of investigators and external factor constraints. Internal constraints are the lack of facilities and infrastructure, limited operational costs, investigators often get the terror that witnesses in the trial. While the external constraints of investigators are information or espionage from the public is often inaccurate, it is difficult to determine the location of a network of drug offenses because the perpetrators use mine techniques so that investigators find it difficult to conduct investigations and investigations. Efforts to overcome the narcotics crime committed by the Nias District Police investigator in the legal area of Gunungsitoli city are done with non-penal law enforcement and penal enforcement. Non-penal enforcement can be done with Pre-emtive, and Preventive measures. While penal enforcement can be done by Repressive measures (action