Analisis Standar Kompetensi Jabatan dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik pada Pejabat Eselon III dan IV Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Labuhan Batu

Maksud dari penelitian ini adalah memberikan pertimbangan kepada pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, khususnya Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Labuhanbatu untuk dapat membuat Standar Kompetensi Jabatan sebagai patokan atau acuan dalam penghunjukan pejabat eselon Ill dan IV agar diperoleh pejabat yang benar-benar berkompeten dalam bidang tugasnya sehingga akan dapat meningkatkan kinerja pelayanan di bidang kepegawaian. Adapun tujuannya untuk mengetahui pengaruh kompetensi jabatan terhadap kinerja organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Labuhanbatu serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Standar Kompetensi Jabatan. Data yang diperoleh diolah secara deskriptif analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan data penelitian sesuai dengan variabel-variabel yang akan diteliti tanpa melakukan pengujian hubungan antar variabel melalui hipotesis karena dalam penelitian ini penulis tidak membuat hipotesis. Selain itu, hasil penelitian akan diterjemahkan dan diuraikan secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran mengenai situasi atau peristiwa yang terjadi di lapangan. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling yaitu para pejabat eselon III dan lV di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan latar belakang pendidikan S1 dan S2 membantu para pejabat memahami tugas pokok dan fungsinya. Dari basil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan hingga Desember 2010, dapat dikatakan bahwa capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah adalah baik, meskipun 3 (tiga) kompetensi bidang belum dapat dipenuhi oleh beberapa pejabat. Dengan didukung sarana yang memadai dan diberikannya kesempatan kepada para pejabat maupun staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, akan mengoptimalkan kinerja pelayanan publik di bidang kepegawaian. Dengan melakukan koordinasi dan sosialisasi pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten, diharapkan regulasi ini dapat diterapkan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu