Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perbuatan pencemaran terhadap lingkungan merupakan perbuatan melanggar hukum dan melawan hukum sehingga dituntut tanggung jawab karena melakukan perbuatan pencemaran tersebut baik perorangan, perkelompok ataupun sebuah badan hukum. Rumusan masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan, apa faktor penyebab pencemaran lingkungan hidup di Kota Medan, apa kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan dan metode empiris, yaitu mempelajari literatur-literatur serta karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan Tanggung Jawab Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui pustaka untuk menelaah data-data sekunder. Dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup bukan merupakan perbuatan yang tidak di sengaja, namun suatu perbuatan yang dilakukan secara sistematis. Pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup tidak hanya perbuatan individu semata, namun juga disebabkan oleh wewenang jabatan pada sebuah perusahaan/ korporasi. Pencemaran lingkungan hidup di Kota Medan yang terjadi secara signifikan adalah polusi udara yang disebabkan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, masih beroperasinya kendaraan bermotor yang tidak layak jalan, kondisi lalu lintas kota medan dan kurangnya lahan terbuka hijau yang menjadi paru-paru kota. Sulitnya proses pembuktian yang disebabkan kompleksitas faktor yang menjadi penyebab pencemaran lingkungan dan kurangnya profesionalitas penegak hukum