Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Versi 2.7 Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Kabupaten Dairi

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah memberikan amanah kepada Pemerintah Daerah untuk dapat mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengelolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait serta menyajikannya kepada masyarakat dan sebagai bahan dasar pembuat keputusan. Sejak Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Pemerintah Kabupaten Dairi sejak tahun 2015 telah menetapkan penggunaan SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis Akrual dalam pelaksanaan pengelolaan keuangannya. Namun banyak kendala dalam pelaksanaannya yang melatarbelakangi peneliti untuk mengetahui implementasi SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Dairi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Gambaran Pelaksanaan SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Dairi dan produk yang dihasilkan SIMDA Keuangan Versi 2.7 Bebasis Akrual. Peneliti memilih menggunakan teori George C. Edwards III yang mengatakan 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam penelitian ini. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan telaah dokumen. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis akrual sudah terlaksana melalui faktor komunikasi dan disposisi. Adapun permasalahan adalah dari faktor sumber daya dan struktur birokrasi (2) Penganggaran dan Penatausahaan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sementara penatausahaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.The Government Regulation Number 65 of 2010 on Regional Financial Information System setsthe mandate to local governments on documenting, administering and managingthe local financial management data and others related data as well as providing them to public and as the basis of decision-making. In accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 64 of 2013 on Guidelines for Implementation of Accrual Based Government Accounting Standards, since 2015 the Dairi regency Government has determined the implementation of SIMDA Finance Version 2.7 on Accrual basis in financial management. However, some obstacles were facing in its implementation. This is the underlying ground in observing the implementation of SIMDA Financial Version 2.7 on Accrual Basis at Dairi Regency Government. The aim of study is to recognize the SIMDA Finance Version 2.7 on Accrual Basis implementation and its productsat Dairi Regency Government. Thus, this study utilized the George C. Edwards III theories who proposedfour factors that influence the implementation of public policy, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This descriptive study used qualitative approach. The data collection is performed by interview, observation and document review. The result of study revealed that (1) the implementation of SIMDA Finance Version 2.7 on accrual-basis has been implemented through communication and disposition factors. The problems arises from resource factor and bureaucratic structure; (2) the Budgeting and Administration implemented is based on Regulation of Minister of Home Affairs Number 13 of 2006 concerning Guideline of Local Government Financial Management while the administering pursuant to Regulation of Minister of Home Affairs Number 64 of 2013 regarding the Implementation of Accrual-Basis Government Accounting Standards