Penerapan hukum Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Labuhan Batu (Studi Kasus di Kepolisisan Resor Labuhan Batu)

Korupsi di negeri ini berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Tindakan-tindakan korupsi terjadi di berbagai daerah, mulai dari kota besar sampai pelosok negeri. Mulai dari pejabat pemerintah, swasta, hingga tukang parkir semua pernah melakukan korupsi. Rasa malu dan rasa bersalah tertutupi dengan kebanggaan semua hasil tindakan tercela itu. Tidak heran jika masyarakat internasional menempatkan negri ini sebagai salah satu negara terkorup di dunia Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum tentang tindak pidana korupsi. Untuk mengkaji implementasi penanggulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan Polres Labuhan Batu dan untuk mengkaji penerapan hukum terhadap putusan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat terhadap tindak pidana korupsi Dinas Kesehatan. Pengaturan hukum tentang tindak pidana korupsi diatur di dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini lahir karena tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya dilakukan secara luar biasa. Implementasi penanggulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan Polres Labuhan Batu. Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Polres Labuhan Batu tiga tahun terakhir adalah 3 (tiga) perkara. Adapun hambatan yang dihadapi Polres Labuhan Batu salah satunya adalah 1) tindak pidana korupsi umumnya dilakukan beberapa orang baik secara sendiri maupun bersama-sama, sehingga diantara para pelaku saling tutup-menutupi dalam perbuatan itu. 2) Perkara korupsi umumnya sangat sulit di ungkap, karena waktu kejadian dengan laporan memakan waktu yang lama. 3) Pelaku pada umumnya adalah atasan dari para saksi, sehingga saksi sulit untuk mengungkapkan fakta sebenarnya. Upaya yang dilakukan salah satunya adalah melakukan koordinasi dengan atasan calon tersangka untuk mempermudah akses memperoleh bukti-bukti pendukung. Penerapan hukum terhadap putusan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat terhadap tindak pidana korupsi Dinas Kesehatan. Putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim kepada terdakwa yang menyatakan tidak bersalah adalah tidak tepat. Seharusnya Majelis Hakim melihat hasil audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara yang menyatakan terdapat indikasi kerugian negarasebesar Rp. 1.768.225.182,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah). Hal tersebut juga diungkapkan dalam fakta hukum oleh keterangan ahli yang bernama Mangahu Raja Siagian. Fakta lainnya adalah keterangan yang disampaikan saksi verbalissant, yang menerangkan bahwa banyaknya kwitansi kosong yang ditanda tangani. Putusan bebas yang dikeluarekan Majelis Hakim sangatlah tidak tepat.Corruption in this country are in a worrying situation. Acts of corruption occur in a variety of areas, ranging from the big city to the country. Ranging from government officials, private sector, to parking attendants all do corruption. Shame and guilt with pride all proceeds covered the sacrilege. No wonder the international community to put this country as one of the most corrupt countries in the world. Type of research in this thesis is a normative legal research. This study aims to examine the legal arrangements concerning corruption. To assess the implementation of crime prevention police corruption Resort Labuan Batu and to assess the application of the law against the decision of the District Court of Rantau Prapat against corruption Health Department. Legal arrangements concerning corruption regulated in Law Number 20 Year 2001 Changing Law of the Republic of Indonesia Number 31 Year 1999 on Eradication of Corruption. Law is born because of corruption that has been widespread, not only financial harm the country, but also has been a violation of the rights of social and economic society at large, so that corruption eradication is classified as a crime that is done outside usual. Implementation of crime prevention police corruption committed Labuan Batu resort. Number of corruption cases handled by Police Resort Labuan Batu last three years is three (3) cases. The obstacles faced by police Resort Labuan Batu one of them is 1) corruption generally do some people both individually and collectively, so that overlap among the actors in the act. 2) Cases of corruption are generally very difficult in said, because the timing of the reports take a long time. 3) The most common offenders are the boss of the witnesses, so it is difficult to reveal the witness facts. Efforts were made one of which is to coordinate with the employer to facilitate access to potential suspects obtain supporting evidence. Application of the law against the decision of the District Court of Rantau Prapat against corruption Health Department. Judges issued the verdict to the accused who pleaded not guilty are not right. Judges should see the results of the audit conducted by BPK Representative of North Sumatra Province which states there are indications of state losses of Rp. 1.768.225.182, - (one billion, seven hundred and sixty depalan million two hundred and twenty-five thousand one hundred and eighty-two dollars). It is also expressed in the fact that the expert testimony of law by a named Mangahu Raja Siagian. Other facts are presented witness testimony verbalissant, who explained that many signed blank receipts. Acquittal issued by the panel of judges is not right