Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak di Kabupaten Deli Serdang

Perdagangan manusia (trafiking) adalah salah satu persoalan yang melanggar keberadaan hak asasi manusia. Trafiking dilakukan dengan cara yang tidak layak yaitu pemaksaan, penyelundupan, perekrutan yang illegal dan lain-lain dengan tujuan yang tidak layak pula yaitu eksploitasi manusia. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada kenyataannya telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak. Perda tersebut dikeluarkan sebagai bentuk perlindungan bagi korban-korban perdagangan manusia yang semakin marak di Sumatera Utara dan juga sebagai upaya untuk menghapuskan perdagangan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi dari kebijakan tersebut di Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode analisis kualitatif yang diperoleh berdasarkan kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta, data, dan informasi yang didapat selama penelitian berlangsung. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Deli Serdang, sebagai informan utama adalah Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polisi Resor Kabupaten Deli Serdang. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 telah dilaksanakan di Kabupaten Deli Serdang, yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 1086 Tahun 2006 tentang Pembentukan Gugus Tugas Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak (RANP3A) dan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 1507 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Permberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009. Secara umum pelaksanaan kebijakan tersebut di Kabupaten Deli Serdang sudah berjalan dengan baik terutama pada komunikasi dan koordinasi antar badan pelaksana tetapi masih perlu ditingkatkan koordinasi antar semua pihak yang terkait agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat maksimal