Pengaruh Pemekaran Desa Terhadap Efektifitas Pelayanan Publik (Studi Kasus di Kecamatan Indra Makmur Kabupaten Aceh Timur)

Harus diakui bahwa secara umum pembangunan didaerah pedesaan di Indonesia masih mengalami ketimpangan dibandingkan dengan daerah-daerah perkotaan. Pada situasi yang normal saja pun kondisi daerah pedesaan sudah mengalami kesenjangan yang cukup parah, apalagi dengan situasi dan kondisi seperti di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengalami konflik bersenjata. Satu-satunya harapan masyarakat pedesaan, khususnya di provinsi NAD adalah bersumber dari pelayanan yang di berikan oleh pemerintah (Pemerintah Daerah). Oleh karena itu peningkatan pelayanan publik di Provinsi NAD, khususnya oleh aparatur pemerintahan desa tidak sekedar memenuhi pencanangan tahun Peningkatan Pelayanan Publik dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Kepubhk Indonesia melalui surat nomor 11/M.PAN/1.2004, maupun program-program lainnya. Tetapi jauh labih penting adalah mengembalikan dan meningkatkan fungsi sosial masyarakat pedesaan Provinsi NAD yang telah mengalami degradasi yang cukup lama. Oleh karena itu upaya pemekaran desa sebagai salah satu upaya yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa sudah saatnya di ketahui efektifitasnya. Berdasarkan uraian- uraian diatas, maka masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah : "Sejauhmana pengaruh pemekaran desa di kecamatan Indra Makmu terhadap efektifitas palayanan publik?" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pelayanan publik dari aparatur pemerintahan desa yang dimekarkan dengan desa yang belum dimekarkan di Kecamatan lndra Makmu kabupaten Aceh Timur. Sampel diambil secara acak sederhana sebanyak 60 orang yang jumlahnya representatif dengan kedua tipe desa yang menjadi wilayah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pengaruh pemekaran terhadap efektivitas pelayanan pubiik diketemukan khususnya dalam hal penggunaan waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan urusan-urusan pelayanan administratif. Namun dalam hal biaya-biaya pengurusan dan pemberian bantuan kepada masyarakat tidak terdapat perbedaan antara desa yang belum dimekarkan dengan yang sudah dimekarkan