Kajian Hukum Yuridis Terhadap Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Rangka Mengawasi Kebijakan Kepala Daerah (Studi di Kota Pematang Siantar)

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative (normatif law) Penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, artinya bahwa penelitian ini menggambarkan bagaimana suatu ketentuan hukum dalam konteks teori-teori hukum yang dalam pemaparannya menggambarkan tentang berbagai persoalan yang berkaitan dengan hak angket DPRD dalam mengawasi kebijakan kepala daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh kepala daerah, akan tetapi karena pelaksanaan hak angket juga mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka dalam pelaksanaannya haruslah selektif. Oleh karena itu, maka dalam pengajuan usul penggunaan hak angket DPRD, harus memenuhi kriteria sebagai berikut: pertama: Adanya tindakan eksekutif melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan negara. Kedua: Adanya tindakan eksekutif yang melemahkan kewibawaan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Ketiga: Penerapan suatu kebijaksanaan pemerintahan daerah yang mempunyai dampak sosial politis yang berkembang serta meresahkan masyarakat. Untuk itu Diharapkan perlu adanya peraturan khusus yang mengatur secara tegas dan terperinci dalam bentuk Undang-Undang yang berkaitan dengan fungsi pengawasan DPRD, khususnya pengawasan terhadap kebijakan kepala daerah sebagai wujud dari hak angket DPRD. Perlu adanya tindakan dan Kepala Daerah agar kebijakan yang diambilnya bukan merupakan bentuk kebijakan yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi DPRD untuk menggunakan hak angket. Perlu adanya agenda pengawasan DPRD yang dibuat setiap tahunnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan