Peran Pemeintah Provinsi Sumatera Uara Dalam Proses Penyelesaian Permasalahan Sengketa /Konflik Areal Lahan Eks HGU PTPN II

Konflik pertanahan merupakan persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan tahun dan selalu ada dimana-mana. Sengketa dan donflik pertanahan adalah bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi. Oleh karena itu usaha pencegahan, penanganan dan penyelesaiannya harus memperhitungkan berbagai aspek baik hukum maupun non hukum. Salah satu konflik pertanahan di Sumatera Utara yang telah berlangsung lama dan belarut-larut adalah sengketa/konflik lahan eks HGU PTPN II. Sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bidang pertanahan, maka perlu dilihat lebih lanjut bagaimana peran pemerintah provinsi Sumatera Utara dalam proses penyelesaian permasalahan sengketa/konflik areal lahan eks HGU PTPN II. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan maksud hasil penelitian akan memberikan gambaran atau mendiskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap obyek yang akan diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kewenangan di bidang pertanahan berkaitan dengan lahan eks HGU PTPN II dimana proses penyelesaiannya terganjal sampai saat ini karena salah satu isi diktum dari SK BPN Nomor 42,43,43/2002 dan No. 10/204 yang memuat kalimat : menyerahkan Pengaturan, Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah tersebut kepada Gubernur Sumatera Utara, untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, setelah memperoleh ijin pelepasan asset dari Menteri yang berwenang. Permasalahan menjadi rumit, karena ijin pelepasan asset dari Menteri yang berwenang dimaksud tidak juga terbit sampai saat ini. Upaya untuk mencari solusi permaslahan ini masih terus dilakukan termasuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian BUMN. Berdasarkan fakta lapangan ternyata banyak kelompok masyarakat baik penuntut maupun pemohon juga perusahaan swasta yang saat ini mnguasai lahan eks HGU PTPN II, maka negara (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara) harus sesegera mungkin mengadakan pendataan ulang dan verifikasi/permohonan yang disampaikan oleh kelompok masyarakat penuntut/pemohon yang disampaikan oleh kelompok masyarakat, sehinga dapat diperoleh kebenaran yang seobyektif mungkin tentang kelompok/warga masyarakat penuntut/pemohon, maupun badan hukum yang patut direkomendasikan untuk memperoleh hak atas redistribusi tanah-tanah eks HGU tersebut sesuai dengan aspek yuridis, sosiologis dan aspek historis serta aspek lainnya, walaupun diketahui bahwa kegiatan yang sama telah pernah dilakukan oleh Panitia B Plus sebelumnya. Land conflicts are a chronic and classic problem and last for years and even decades and always everywhere. Land disputes and disputes are complex and multidimensional problems. Therefore, the prevention, handling and settlement efforts must take into account various aspects of both law and non-law. One of the longstanding and protracted conflicts of land in North Sumatra is the land dispute/conflict of former HGU PTPN II. In accordance with the authority of the Provincial Government of North Sumatra in the field of land, it is necessary to see further how the role of North Sumatra provincial government in the process of solving the problem of conflict / land area conflict ex HGU PTPN II. The method used in this study is to use descriptive method with the intention of the results of the study will provide a description or describe the systematic, factual and accurate to the object to be studied. The result of the research shows how the North Sumatera Provincial Government execute authority in the field of land related to the land of former HGU PTPN II where the settlement process is hampered to date because one of the content of the decree of BPN Decree Number 42,43,43 / 2002 and No. 10/204 which contains the sentence: Submit the Arrangement, Ownership, Ownership, Utilization and Use of Land to the Governor of North Sumatra, to be processed in accordance with the provisions of the prevailing law and regulation after obtaining the asset release permit from the authorized Minister. The problem becomes complicated, since the authorized release permit from the Minister has not been published to date. Efforts to find solutions to this problem still continue to do including coordinating with the central government in this case the Ministry of Home Affairs and the Ministry of BUMN. Based on the facts of the field, there are many community groups, both claimants and applicants as well as private companies that currently control the land formerly HGU PTPN II, then the state (North Sumatra Provincial Government) should as soon as possible carry out data collection and verification / request submitted by the group of claimant / Submitted by community groups, so that the objective truth may be obtained about the group / citizen of the claimant / petitioner, as well as the legal entity that should be recommended to obtain the right to redistribution of the former land of HGU in accordance with juridical, sociological and historical aspects as well as aspects Others, although it is known that the same activity has been done by Committee B Plus before