Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Putusan No.143/Pdt.G/2014/PN.Mdn

Bentuk perjanjian jual beli yang dilakukan antara para pihak penjual dan pembeli hasil pertambangan dilakukan secara tertulis, yaitu dapat dengan surat perjanjian yang dibuat dan disetujui kedua belah pihak ataupun hanya menggunakan kuitansi yang dibubuhi dengan materai agar mendapatkan kekuatan hukum. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, sehingga dapat dijadikan alat bukti juga untuk memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak dan berakhirnya suatu perjanjian antara kedua belah pihak Permasalahan dalam penulisan skripsi adalah bagaimana bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli hasil pertambangan pada Putusan No. 143/Pdt.G/2014/PN.Mdn dan bagaimana penyelesaian terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli hasil pertambangan pada Putusan No. 143/Pdt.G/2014/PN.Mdn. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang dibahas yaitu untuk mengetahui bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli hasil pertambangan pada Putusan No. 143/Pdt.G/2014/PN.Mdn dan untuk mengetahui penyelesaian terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli hasil pertambangan pada Putusan No. 143/Pdt.G/2014/PN.Mdn. Metode Penelitian dipergunakan dalam penulisan ini maka penulis mempergunakan 2 (Dua) metode: pertama Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan undang-undang dan juga bahan-bahan kuliah. Kedua Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang terkait yaitu tentang wanprestasi dalam perjanjian jual beli hasil pertambangan yaitu Putusan No:143/Pdt.G/2014/ PN.Mdn. Pada putusan No. 143/Pdt.G/2014/PN.Mdn ada bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli hasil pertambangan yang mana Tergugat I dalam perjanjian jual beli yang dibuat pada tahun 2011 berkewajiban menyediakan 1 unit elevator untuk pemeliharaan lahan dan juga berkewajiban menyediakan jalan keluar masuk dan melakukan pembebasan lahan tumbuhan sampai ke lokasi pertambangan dan menanggung biaya operasional jalan berikut biaya pembinaan masyarakat setempat. Namun sejak 2012 Tergugat I ingkar janji dan tidak memenuhi isi perjanjian jual beli sebagai mana mestinya, sehingga merugikan pihak. Pada Putusan No. 143/Pdt.G/2014/PN.Mdn penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Medan karena tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka diselesaikan melalui Pengadilan