Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Keimigrasian menurut Pasal 1 Undang-undang No 6 tahun 2011 adalah hal ikhwal lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Imigrasi secara umum mempunyai 3 fungsi atau yang lazim disebut "Tri Fungsi Imigrasi", yaitu fungsi pelayanan masyarakat, fungsi penegakan hukum serta fungsi sebagai fasilisator ekonomi. Letak wilayah Indonesia terutama Medan yang memiliki lokasi strategis baik dari segi geografis maupun pergadangan karena berdekatan dengan wilayah Singapura membuat banyaknya pabrik didirikan di wilayah tersebut sehingga hal tersebut berkorelasi dengan adanya pemakaian sejumlah tenaga ahli yang mana berasal dari negara lain dan membuat banyaknya orang asing yang berasal dari negara lain ingin masuk dan datang ke Indonesia, yang mana orang asing tersebut pada hakikatnya mempunyai tujuan serta kepentingan yang berbeda-beda. Mencermati hal tersebut peran pengawasan terhadap orang asing menjadi mutlak diperlukan, dengan cara melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing selama tinggal di Indonesia agar tidak terjadi penyalahgunaan izin keimigrasian yang diberikan pemerintah Indonesia. Permasalahan yang dihadapi bagaimana sistem pengawasan warga negara asing berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 di wilayah Indonesia terutama di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan dan tindakan apa yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian tersebut. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif yaitu penelahaan dalam tataran konsepsional tentang arti dan maksud berbagai peraturan hukum nasional yang berkaitan dengan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap izin tinggal orang asing di Indonesia dan yuridis empiris yaitu melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan mengenai pengawasan warga negara asing di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 dilakukan dengan prinsip yang bersifat “selektif” (selective policy). Penerapannya di lapangan terutama di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan memiliki 3 cara yaitu pengawasan dengan aplikasi e-office, pengawasan operasional dan pengawasan yang bekerjasama dengan instansi lainnya. Tindakan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan terhadap WNA yang melakukan pelanggaran keimigrasian pun dapat melalui tindakan administratif keimigrasian dan penegakan hukum melalui proses peradilan.Immigration based on Article 1 Act Number 6 Year 2011 is about people movement to and from Indonesia’s territory and its surveillance in order to preserve the sovereignty of the nation. Immigration has 3 functions which is also known as “Tri Fungsi Imigrasi”. The 3 functions are public service, law enforcement and economic facilitator. The geographical position of Indonesia, especially Medan which is in close proximity with Singapore is really strategic. There are a lot of factories built in the area and it has a correlation with the need to employ experts from other countries, thus the influx of foreigners to Indonesia is unavoidable. The problem is each of the foreigners has its own interests and purposes. With that in mind, the surveillance of the existence and the activities done by these foreigners is mandatory to prevent the abuse of immigration permit granted by the Indonesian government. The problems that need to be solved by the government is how the surveillance of the foreigners needs to be done in Indonesian territory, especially in Immigration Office Special Class I of Medan based on Act Number 6 Year 2011. The other problem is what kind of measure that the Immigration Office Special Class I of Medan need to take if there’s a violation to this law. The research method that is used in this thesis is normative jurisdiction which is the conceptional research about the meaning and intention of national laws which has a connection with the surveillance and immigration enforcement to the permit for the foreigners in Indonesia. The other method is empirical jurisdiction which take the reality in the field into account and connect it with the current legislation. The legislation about surveillance of the foreigners in Indonesia has been regulated in Act Number 6 Year 2011 and is implemented with the selective policy. The application of the regulation, especially in Immigration Office Special Class I of Medan has 3 measures. The 3 measures are surveillance with the e-office application, operational surveillance and co-surveillance with other departments. For those who violates the law, Immigration Office Class 1 Medan has the rights to implement the administrative measures and enforce the law through the judicial process